BACA JUGA: Langgar Konstitusi, Pelepasan Harga Pertamax Disoal
Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Vietnam (83) dan Filipina (103).Hal ini diungkapkan oleh Direktur Transportasi Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Prihantono, dalam kegiatan Indonesia Internasional Conference Focus On Indonesia's Economy (IICFIE) 2011, Rabu (23/3), di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta.
Bambang menjelaskan, menurut survei logistic permormance index (LPI) oleh Bank Dunia, Indonesia merosot dari urutan 43 tahun 2007 dari 150 negara, menjadi urutan 75 tahun 2010 dari 155 negara
"Kemampuan infrastruktur Indonesia masih sangat rendah dan memprihatinkan
BACA JUGA: Ekspor ke Jepang Meningkat pada Kuartal III
Ini berpengaruh pada pertumbuhan infrastruktur di daerah-daerah," kata Bambang pula.Beberapa sebab rendahnya infrastruktur Indonesia, menurut Bambang, di antaranya adalah sering terjadinya kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan pokok khususnya di hari-hari besar, serta tingginya disparitas harga pada daerah perbatasan, terpencil dan terluar
Padahal kata Bambang, potensi infrastruktur di Indonesia terus meningkat
BACA JUGA: 2012, Pembangkit di Jawa Bebas BBM
Pada jasa angkutan laut saja, menurut catatannya, armada pelayaran nasional untuk angkutan ekspor-impor meningkat dari 54 persen tahun 2004, menjadi 98 persen tahun 2010Dibandingkan tahun 2004, angkutan kereta api pun mengalami peningkatan hingga 47,1 persen di tahun 2010.Di tahun 2014, ditargetkan prasarana jalan mencapai 104,7 ribu km, rasio elektrifikasi ditarget mencapai 80 persen, rasio desa berlistrik 98,9 persen dan pemanfaatan panas bumi untuk tenaga listrik diharapkan menjadi 5.000 MWSedangkan di bidang telekomunikasi, akses diharapkan bisa 100 persen di tahun 2014.
Pemerintah kata Bambang, juga menargetkan pembangunan 1.114 unit pembangunan rumah susun dan 2.047.983 unit pembangunan rumah sederhana sehat (Rsh)"Semua ini membutuhkan modal investasi Rp 1.923,7 triliun hingga tahun 2014Sementara kemampuan pemerintah hanya sanggup Rp 559,5 triliun atau 29,1 persen saja," katanya.
Untuk itulah, menurut Bambang, diharapkan sisa kebutuhan investasi sebesar Rp 1.364 triliun itu bisa didanai melalui skema pendanaan Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), investasi BUMN, CSR (Corporate Social Responsibility) dan Pemerintah Daerah (Pemda)"Untuk itu, perlu sinergi antara pusat dan daerahPemerintah juga akan mendukung ketersediaan infrastruktur melalui skema KPSDibutuhkan sekitar Rp 23,8 triliun untuk tanah dan Rp 17,7 triliun untuk sebagian konstruksi," jelasnya(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Surplus, Impor Beras Jalan Terus
Redaktur : Tim Redaksi