jpnn.com, JAKARTA - jpnn.com - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PT FI) akhirnya melakukan perundingan.
Momentum itu berjalan dengan sangat positif.
BACA JUGA: Perlu Formula Jalan Tengah Dalam Renegosiasi Freeport
Kedua pihak mulai membicarakan sejumlah substansi masalah yang berkaitan dengan perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Perwakilan Freeport yang berunding adalah Director and Executive Vice President PT FI Clementino Lamury serta Executive Vice President PT FI Tony Wenas yang meninggalkan jabatannya sebagai CEO Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
BACA JUGA: Massa Tuntut Freeport Patuh pada Hukum di Indonesia
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menyatakan, kedua pihak memberikan informasi yang berkaitan dengan sejumlah topik.
Meski menolak menjelaskan materi perundingan, Bambang menilai perundingan berjalan lancar dan positif.
BACA JUGA: Peradi Siap Dampingi Pemerintah Lawan Freeport
Salah satu yang dibahas adalah laporan serta kecaman masyarakat Papua dan Komnas Hak Asasi Manusia terhadap keberadaan Freeport.
’’Sudah kami jelaskan kepada mereka (manajemen Freeport). Tanggapannya, ya, positif saja. Pokoknya mereka merespons apa yang menjadi concern pemerintah dan Komnas HAM,’’ tuturnya.
Namun, perundingan kemarin belum final sehingga akan dilanjutkan.
’’Saya belum bisa berkomentar. Jadi, kami bicara terus kepada pemerintah. Nanti saja kita ngobrol,’’ ujar Tony.
Selain berunding dengan manajemen Freeport, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wamen ESDM Arcandra Tahar kemarin berdiskusi dengan sejumlah mantan menteri ESDM.
Yakni, Chairul Tanjung, Darwin Zahedy Saleh, Purnomo Yusgiantoro, Kuntoro Mangkusubroto, dan Soebroto.
’’Saya bercerita pengalaman masa lalu saja supaya mereka bisa menarik pengalaman dan bisa menyelesaikan (persoalan Freeport) dengan baik,’’ ujar Chairul.
Pria yang akrab disapa CT itu menceritakan pengalamannya saat terlibat dalam perundingan dengan Freeport dan PT Amman Mineral (dulu Newmont Nusa Tenggara) ketika menjabat sebagai pelaksana tugas menteri ESDM.
’’Kami sharing pengalaman yang pernah ada,’’ tuturnya.
Kementerian ESDM juga menerima perwakilan suku Amungme dan Kamoro yang mengadukan keluhan selama 50 tahun aktivitas pertambangan Freeport di Papua Barat.
Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamuji mengulangi janji Jonan bahwa pemerintah mendahulukan kepentingan Papua di atas kepentingan korporasi. (dee/c22/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Ungkap Data Kontribusi Papua ke Negara
Redaktur & Reporter : Ragil