jpnn.com, DENPASAR - Warga empat desa adat mendatangi DPRD Tingkat I Bali untuk menyatakan dukungan agar Tersus LNG di Sidakarya segera direalisasikan.
Perwakilan empat desa adat yang lokasinya berdekatan dengan rencana pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG Sidakarya, yaitu Desa Adat Sidakarya, Sesetan, Serangan dan Intaran.
BACA JUGA: Overstay, 2 WN Nigeria Dideportasi dari Bali
Sekitar 40 perwakilan desa adat ditemui langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, fraksi PDIP dan Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali.
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Bali Jalan Dr Kusuma Atmaja Denpasar, Perwakilan Desa Adat Sidakarya, I Ketut Sukma pada intinya menanyakan kenapa ada isu soal tidak adanya rekomendasi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atas pembangunan Tersus LNG Sidakarya.
BACA JUGA: Tak Bayar Denda Overstay, 2 WN Nigeria di Bali Dideportasi Imigrasi
Terakhir, pemerintah pusat sendiri yang menyebut perlu syarat harmonisasi.
"Harmonisasi sudah kami lakukan ada gubernur, wali kota, Lingkungan Hidup dan kami masyarakat empat desa adat sudah setuju kenapa sekarang muncul rekomendasi yang berbeda. Kami bingung ditanya warga," tutur I Ketut Sukma dalam keterangannya, Rabu (12/4).
BACA JUGA: Tiga Paus Mati di Wilayah Bali, BPSPL Sebut Ini Penyebabnya
Pembangunan Tersus LNG Sidakarya sebelumnya sempat ditolak warga empat desa. Namun, setelah ada penjelasan, sosialisasi dan terakhir harmonisasi warga empat desa adat menerima dan mendukung.
Karena syarat tidak menganggu lingkungan hutan mangrove sudah terpenuhi, secara keamanan tidak membahayakan seperti dijelaskan ahli dari ITS. Apalagi tanah hasil pengerukan digunakan untuk penataan kawasan pantai di sekitar lokasi.
"Kami warga Sidakarya khususnya nelayan punya laut, tetapi tak bisa langsung ke pantai karena tertutup mangrove," ujar Sukma.
Dengan penataan pantai, tambahnya, akan dibuat akses jalan. Ini berguna buat ekonomi desa dan yang penting lagi, kami mudah dalam mengadakan upacara agama, seperti upacara Melasti, larung ke laut.
"Jadi pembangunan tersus LNG yang akan menata kawasan pantai itu harapan besar kami. Jangan sampai harapan kami ical (hilang). Kami datang ke sini minta pimpinan DPRD dan Pak Gubernur mendorong penyelesaian masalah ini," kata Sukma dengan semangat.
Wakil Desa Adat Serangan I Wayan Loka menyebut, setelah ada penandatangan berita acara harmonisasi seharusnya masalah selesai dan pembangunan Tersus LNG dapat segera terwujud.
"Titian di Serangan mendukung Tersus LNG dan dengan adanya otonomi daerah seharusnya masalah kemandirian energi yang menjadi kebutuhan warga Bali tidak bisa diintervensi," ujar Loka.
Menanggapi dukungan warga terutama di empat desa adat terdampak, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyebut akan segera bertemu Gubernur Bali Wayan Koster.
Dia menegaskan pihaknya mendukung gubernur Bali dan percaya pemerintah pusat pasti bijak dalam mengambil keputusan untuk rakyat, apalagi rakyat Bali sudah mendukung.
"Gubernur kan wakil pemerintah pusat, segera kami minta Gubernur mencari benang kusutnya di mana. Jika tidak selesai kami akan bentuk Tim atau Pansus DPRD kami pertanyakan Menko Marves," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Ketua DPRD optimistis pemerintah pusat akan mendengar harapan warga Bali akan energi bersih dari LNG. Apalagi, Bali selalu menyukseskan event internasional yang menjadi agenda pemerintah pusat, seperti terakhir G-20. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad