jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengingatkan jangan sampai terjadi kecurangan pada pemilihan ulang di Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia.
Hal itu diungkapkan Lucius dalam rangka merespons Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah memutuskan pencoblosan ulang untuk pemilih luar negeri, tepatnya di Kuala Lumpur dan Selangor, khusus untuk pemilih yang menggunakan mekanisme pengiriman pos.
BACA JUGA: Ayo Kawal! Bawaslu DKI Jakarta Rekomendasikan KPU Gelar PSU di 11 TPS
Pemungutan suara ulang dilakukan pada 25-27 April 2019. Keputusan KPU ini dibuat setelah pada pemungutan suara pertama panitia pengawas pemilu menemukan kecurangan berupa pencoblosan surat suara hanya untuk caleg tertentu.
Menurut Lucius, suara pemilih Kuala Lumpur dan Selangor yang dijangkau melalui mekanisme pos memang signifikan untuk mendongkrak perolehan suara partai bahkan calon.
BACA JUGA: Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu 2019
Bayangkan, kata dia, tercatat 319.293 pemilih yang terdaftar menjadi peserta pencoblosan melalui pos ini. Menurut Lucius, jika suara mereka direkayasa untuk satu caleg saja, maka keuntungan bisa sangat signifikan mendongkrak raihan suaranya.
"Oleh karena itu meremehkan proses pencoblosan di Kuala Lumpur dan Selangor tersebut sama saja mengabaikan keberadaan begitu banyak warga negara yang menginginkan wakil rakyat pilihan mereka terpilih,” paparnya, Jumat (26/4).
BACA JUGA: Rekapitulasi Suara Pemilu di Kawangkoan Selesai, Nih Hasilnya
Dia menilai pemungutan suara dengan mekanisme pos untuk begitu banyak pemilih tentu bukan sesuatu yang mudah. Pertama, memastikan bagaimana setiap pemilih terdata dengan alamat yang bisa dijangkau. Kedua, bagaimana memastikan pemilih yang bersangkutan mencoblos sendiri surat suara yang diterimanya.
Ketiga, memastikan tak adanya "hantu caleg" yang bergentayangan di kantor pos penerima di Kuala Lumpur dan Selangor. Orang-orang ini mestinya sudah terdeteksi oleh Bawaslu sehingga seharusnya bisa ditindak agar tidak menjalankan praktik curang atas hasil transaksi dengan caleg tertentu.
“Hantu-hantu penjual jasa suara pemilih,” ini yang paling mungkin menciptakan kecurangan dalam proses pemungutan suara di Kuala Lumpur dan Selangor,” katanya.
Keempat, bagaimana KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi kertas suara yang sudah dicoblos benar dicoblos oleh pemilik hak suara yang bersangkutan.
Karena itu, lanjut dia, keputusan pemungutan suara ulang di dua wilayah tersebut harus juga berarti mengupayakan kecurangan yang terjadi sebelumnya tak berulang kembali. Dia mengingatkan, jangan sampai pencoblosan ulang hanya menjadi semacam formalitas demi melaksanakan rekomendasi Bawaslu tanpa upaya serius KPU untuk menghentikan praktik kecurangan terdahulu.
“Jika masih saja kecurangan serupa terjadi, artinya pencoblosan ulang hanya buang-buang waktu dan terlebih anggaran," ungkap Lucius.
Dia menambahkan, selain buang-buang waktu dan anggaran, mengulangi kecurangan hanya akan melegitimasi terpilihnya wakil rakyat yang tak bermartabat.
"Bayangkan seseorang yang terpilih dengan modal suara hantu hasil kecurangan pada saat menjadi anggota DPR nanti, bagaimana ia bisa berintegritas jika kecurangan sudah sejak awal jadi modal kerja politiknya?" katanya.
Jadi, lanjut Lucius, pemilihan suara ulang untuk Kuala Lumpur dan Selangor dan juga mungkin banyak daerah lain mesti dibaca sebagai upaya untuk menjamin integritas pemilu yang menjadi awal harapan baru akan parlemen yang bermartabat.
Parlemen yang berintegritas harus dimulai dari proses pemilu yang bermartabat. Karena itu, sambung dia, semestinya dalam kasus calo suara di Kuala Lumpur dan Selangor, Bawaslu tak hanya menghukum para calo saja. "Yang paling penting adalah bagaimana menjerat caleg yang terlibat kecurangan itu," katanya.
"Makna penting lainnya adalah bagaimana penyelenggara pemilu memastikan hak suara pemilih dihargai dengan memastikan tak ada manipulasi yang terjadi," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolong Bantu, Puluhan Linmas TPS Dipecat dari Perusahaan
Redaktur & Reporter : Boy