jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) Ferry Juliantono ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengurus Pusat Syarikat Islam menggelar tasyakuran sederhana atas ditunjuknya Ferry Juliantono sebagai wamen koperasi, di Markas Besar SI di Jakarta Pusat, Selasa (22/10). Hadir sejumlah tokoh SI, antara lain, Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva, dan Ferry Juliantono.
BACA JUGA: Hamdan Zoelva Sebut Prabowo Kuasai 500 Ribu Hektare saat Banyak Petani Tak Punya Lahan
Dalam keterangannya, Selasa (22/10), Hamdan Zoelva mengatakan bahwa Syarikat Islam merupakan gerakan ekonomi rakyat. Hal itu sesuai dengan visi misi SI, yakni mengurus rakyat. Meski SI sudah sangat lama berdiri dan sangat berpengalaman, tidak akan kembali dalam bentuk partai politik.
"Boleh berpolitik, tetapi jangan lupa mengurus ekonomi rakyat. Ferry dari muda sudah jadi aktivis, dan pernah di penjara. Sekarang ini (Ferry) diberi kesempatan masuk ke negara menjadi wamen, boleh dikata dari penjara ke istanalah," kata Hamdan sambil bercanda, Selasa (22/10)
BACA JUGA: Dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Ferry Juliantono Diminta Memajukan Koperasi Indonesia
Dalam kesempatan sama, Ferry Juliantono menjelaskan bahwa ayah dari Presiden Prabowo ialah pendiri induk koperasi pegawai negeri. Kakek Prabowo ialah sahabat Bung Hatta, sesama tokoh pendiri koperasi.
"Momen sejarah kejayaan, kebesaran koperasi yang menjadi soko guru perekonomian akan di bangkitkan kembali. Aset koperasi saat ini hanya Rp 200 triliun, dibandingkan dengan BUMN punya aset Rp 10 ribu (triliun), sedangkan salah satu pihak swasta saja punya Rp 1.500 triliun," kata Ferry.
BACA JUGA: Syarikat Islam Luncurkan Laznas, Terkumpul Dana Rp 1,7 M untuk Palestina
Dia mengatakan bahwa tugas di Kementerian Koperasi ialah menaikkan aset koperasi sampai Rp 500 triliun hingga Rp 1.000 triliun, agar dapat mengurangi jurang besar dominasi swasta atau konglomerasi dengan koperasi sebagai aset usaha milik rakyat kecil.
Menurut Ferry, untuk memperbesar aset koperasi, periode pertama pemerintahan ini harus mengambil kebijakan extraordinary dan out off the box.
Ferry mengatakan bahwa pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada hikmahnya.
Menurut dia, jika selama ini koperasi identik dengan usaha kecil, maka sebenarnya koperasi juga bisa masuk sektor besar seperti perhotelan, pengelolaan sumber daya alam, punya kapal tanker, dan lain-lain.
"Untuk itu, Kemenkop mengusulkan ke KemenPAN-RB agar Kemenkop bisa menjadi klaster kelompok 2 dengan great B, agar anggaran untuk koperasi bisa bertambah, punya kepanjangan tangan sampai ke kabupaten/kota untuk menambah daya dorong yang besar bagi gerakan koperasi," papar Ferry.
Dia memberi contoh bukti bahwa koperasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mampu masuk ke sektor pengelolaan minyak eks Pertamina dengan 15 barel per hari.
Ferry menambahkan bahwa program Kemenkop UKM 2025 nanti ialah agar 10 persen energi di Perusahaan Listrik Negara dengan energi hijau dari limbah sawit dikelola koperasi sebagai bahan baku untuk PLN.
Kemudian, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria agar koperasi juga bisa masuk ke perkebunan, crude palm oil (CPO) dan produk turunanannya hingga target aset koperasi sampai Rp 1.000 triliun bisa tercapai.
"Tangggal 23 Oktober nanti rapat kabinet pertama. Kami mencoba menyakinkan Bapak Presiden agar Kemenkop dinaikkan ke kementerian great B dan pengadaan sarana pertanian dikembalikan ke koperasi untuk menjamin usaha petani," kata Ferry Juliantono. (*/boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi