jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh punya pesan bagi Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2020. Pak Nuh -panggilan akrabnya- menyampaikan pesannya saat menerima kunjungan Panitia HPN 2020 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Nuh yang dalam kesempatan itu didampingi komisioner Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan Agus Sudibyo mengatakan, ada tiga hal yang harus dipikirkan dalam pelaksanaan HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Yang pertama adalah kebersamaan.
BACA JUGA: Matangkan Persiapan HPN 2020, Pengurus PWI Pusat Datangi Kemenkominfo
“Ini adalah gawe kita bersama masyarakat pers. Untuk itu kebersamaan lini dunia pers sangat penting," ujar Nuh di hadapan Panitia HPN 2020 yang dipimpin Ketua Umum PWI Atal S Depari.
Kedua, Nuh mengharapkan ada pelajaran penting dari Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers yang telah eksis selama 20 tahun. Mantan menteri pendidikan nasional (Mendiknas) itu mendorong acara-acara seremonial bisa dikombinasikan dengan pemikiran strategis dan kritis terhadap dunia pers serta isu di Indonesia.
BACA JUGA: Hari Pers Nasional Tanpa Harmoko? Entah...
“Jangan sampai hanya mengangkat isu pers juga, karena dunia pers itu lintas batas. Harus ada FGD (focus group discussion, red) beberapa kali untuk flashback 20 tahun UU Pers dan kelanjutannya seperti apa,” ulasnya.
Ketiga, kata Nuh, Pemerintah Provinsi Kalsel menggelontorkan dana yang cukup besar untuk perayaan HPN 2020. Nuh mengharapkan kegiatan tahunan itu bisa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Kalsel.
Oleh karena itu, kata Nuh, minimal ada peliputan-peliputan yang mengangkat berbagai potensi di Kalsel. Dengan demikian, HPN 2020 juga membawa manfaat untuk mendatangkan investasi bagi provinsi yang beribu kota di Banjarmasin itu.
"Menurut saya yang menarik dari Kalsel adalah culture di Kalsel. Bukan sekadar taria-tarian, termasuk interaksi sosial masyakarakat Banjar. Kemudian potensi kewilayahan, demografi orang Kalsel. Dalam serial diskusi harus dimasukan narasumber dari daerah Kalsel," ujar mantan menteri komunikasi dan informatika itu.
Sementara Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengharapkan Dewan Pers menjadi penyelenggara konvensi media massa pada HPN 2020. Pesertanya adalah perusahaan media dan tokoh pers guna membicarakan wajah dan masa depan pers indonesia.
“Salah satunya adalah kita ingin mendorong pemerintah membuat regulasi. Misalnya regulasi untuk media sosial," ujar Atal yang juga ketua HPN 2020 itu.
Pada kesempatan sama Ketua Panitia Penyelenggara HPN 2020 Auri Jaya menyampaikan rencananya menggelar forum investasi yang akan melibatkan beberapa kementerian, pengusaha dan duta besar negara sahabat. Menurutnya, Kalsel merupakan daerah penting akan menjadi kawasan penyangga ibu kota baru RI.
"Kami juga akan undang platform dan start up, karena Banjarmasin di Kalsel pernah menjadi calon IKN (ibu kota negara, red) dan sudah disematkan sebagai smart city," tutur Auri.(aj/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni