Pesan Pak Rachmat untuk Rencana Tax Amnesty Jilid Dua

Sabtu, 22 Mei 2021 – 18:53 WIB
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berpesan pada pemerintah untuk memperjelas tujuan pemberian tax amnesty jilid dua. Ilustrasi: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berpesan pada pemerintah untuk memperjelas tujuan pemberian tax amnesty jilid dua. 

Dia juga meminta agar program tepat sasaran.

BACA JUGA: DPR Serukan Evaluasi Sistem Keamanan Data di BPJS Kesehatan

Pemberian tax amnesty jilid pertama, lanjut Rachmat belum mampu menjaring uang milik pengusaha yang disimpan di luar negeri untuk bisa kembali ke tanah air.

“Jangan sampai cuma memutihkan dana di luar negeri tapi gagal melakukan repatriasi. Harus ada kombinasi keduanya," kata Rachmat di Jakarta, Sabtu (22/5).

BACA JUGA: Lucius Karus: Saya Melihat Ini Bentuk Kemunduran DPR

Eks Menteri Perdagangan itu mengatakan amnesti juga harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil, sehingga tidak hanya fokus pada pengusaha besar.

"Tax amnesty kepada pelaku ekonomi kecil dapat diberikan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah sebab program seperti KUR banyak mengalami hambatan," ujaranya.

BACA JUGA: Sikapi Konflik Israel – Palestina, DPR Apresiasi Langkah Pemerintah

Dia menilai hambatan tersebut lantaran petani, pedagang kecil, peternak, dan nelayan terkena OJK Checking atau yang dikenal sebagai BI Checking.

Hal itu menyebabkan pelaku ekonomi kecil ini gagal mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

Padahal sesuai visi Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran dan dari desa ditekankan prioritas untuk menata dan memihak ekonomi kecil serta desa.

"Itu artinya pedagang kecil, petani, nelayan, dan peternak," ujarnya.

Rachmat mengatakan dukungan pemerintah terhadap ekonomi kecil akan memiliki multiplier effect, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Terlebih lagi, di sektor pertanian dan peternakan yang menyangkut ketahanan dan fundamental ekonomi nasional.

Keduanya terkait dengan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

"Namun dalam praktiknya ada hambatan tadi. Ini harus diselesaikan. Perlu terobosan, keberanian, dan pemihakan," ujar Rachmat. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler