jpnn.com, JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 mengharapkan masyarakat mengurangi mobilitas pada saat libur panjang akhir Oktober 2020 mendatang.
Menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, ada kekhawatiran penularan virus corona melonjak saat mobilitas warga meningkat.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat di Rumah Saja saat Libur Panjang Oktober
"Keputusan untuk keluar rumah harus dipikirkan secara matang dan mempertimbangkan semua risiko yang ada," ujar Wiku, Selasa (20/10).
Kalaupun terpaksa harus melakukan kegiatan di luar rumah selama periode libur panjang tersebut, sebaiknya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan.
BACA JUGA: Doni Monardo: Patuhi Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang
Wiku juga meminta masyarakat yang menerima kunjungan keluarga dan sanak saudara saat libur panjang tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Meskipun tamu itu bagian dari keluarga, protokol kesehatan yang ketat tetap harus diterapkan.
"Karena kita tidak tahu dengan siapa sebelumnya keluarga kita tadi berinteraksi," lanjut Wiku.
BACA JUGA: Pak Doni Tak Ingin Libur Panjang Oktober Bikin Angka Penularan Covid-19 jadi Tinggi
Satgas Covid-19 juga mendorong perusahaan atau perkantoran melakukan langkah antisipatif bagi karyawannya yang bepergian ke luar kota pada masa libur panjang.
Wiku meminta perusahaan mewajibkan karyawannya yang pergi ke luar kota melapor agar terdata, terutama untuk mengetahui status destinanya apakah zona oranye atau merah.
Selanjutnya, perusahaan dan kantor mewajibkan karyawannya yang merasakan gejala Covid-19 setelah libur panjang segera melakukan isolasi mandiri.
Wiku juga mengajak masyarakat belajar dari pengalaman saat libur Idulfitri (22 - 25 Mei 2020) dan Hari Kemerdekaan RI (20 - Agustus) tahun ini. Saat Idulfitri, terdapat kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan Covid-19 sekitar 69-93 persen dengan rentang waktu 10-14 hari.
Adapun saat libur HUT RI, kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan Covid-19 sebesar 58-118 persen pada pekan ketiga Agustus dengan rentang waktu 10-14 hari.
"Hal ini dipicu karena kerumunan di berbagai lokasi yang dikunjungi masyarakat selama liburan, serta tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan," tegas Wiku.
Guru besar ilmu kesehatan masyarakat itu menambahkan, penelitian memperlihatkan pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 20 persen dapat melandaikan kurva kasus sebanyak 33 persen dan menunda kemunculan puncak kasus selama 2 minggu. "Ini adalah hal yang penting," tegas Wiku.
Adapun pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 40 persen dapat melandaikan kurva kasus Covid-19 sebanyak 66 persen dan menunda kemunculan puncak kasus selama 4 minggu. Bahkan, pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 60 persen dapat melandaikan kurva kasus sebanyak 91 persen dan menunda kemunculan kasus selama 14 minggu.
Studi lainnya dari Yilmazkuday pada 2020 yang berjudul Stay at Home Worth to Fight Against Covid-19: International Evidence from Google Mobility Data di 130 negara. memperlihatkan 1 persen peningkatan masyarakat yang berdiam di rumah akan mengurangi 70 kasus dan 7 kematian mingguan.
Bahkan 1 persen pengurangan mobilitas masyarakat menggunakan transportasi umum baik di terminal bus, stasiun kereta atau bandara akan mengurangi 33 kasus dan 4 kematian mingguan.
Adapun 1 persen pengurangan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan maupun tempat rekreasi akan mengurangi 25 kasus dan tiga kematian mingguan. Begitu juga apabila terjadi pengurangan satu persen ke tempat kerja atau work from office, akan mengurangi 18 kasus dan dua kematian mingguan.
"Bisa kita bayangkan berapa banyak nyawa yang bisa kita lindungi dengan pengurangan kunjungan seperti tadi," ujarnya.
Untuk itu, semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat harus meningkatkan sinerginya untuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin untuk mengantisipasi penularan pada mas libur panjang ini. Ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Pertama, antisipasi kemunculan kerumunan sosial, politik, budaya, dan keagamaan. Sebaiknya tidak ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
"Pemda disarankan meniadakan car free day dan menutup sarana olahraga massal, yaitu stadion, pusat kebugaran dan kolam renang. Lebih baik berolahraga di lingkungan rumah," ujarnya.
Kedua, menyiapkan antisipasi kemunculan kerumunan karena kegiatan ekonomi. Seluruh tempat kegiatan ekonomi harus menerapkan protokol kesehatan.
"Pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada seluruh pedagang dan penyewa kios untuk menerapkan protokol kesehatan saat bertransaksi dengan masyarakat," lanjut Wiku.
Khusus antisipasi kerumunan di luar gedung pasar, diperlukan kerja sama dengan pengelola pasar informal bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan RT/RW.
Khusus lokasi wisata pemantauan penerapan protokol kesehatan, harus dilakukan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah dengan memperhatikan aturan operasional wisata di masa pandemi.
Ketiga, upaya antisipasi kemunculan kerumunan keluarga dan kekerabatan. Protokol kesehatan harus tetap diterapkan dalam berkendara.
Satgas Covid-19 pun mengimbau masyarakat menunda acara keluarga yang tidak terlalu penting, membatasi arus keluar masuk kerabat ke sekolah asrama maupun lapas. Sebagai penggantinya bisa mengefektifkan akses daring.
Keempat, antisipasi kerumunan akibat bencana. Usahakan tidak memanfaatkan tenda untuk lokasi pengungsian dan memanfaatkan fasilitas penginapan dan rumah penduduk yang tersedia untuk mencegah kerumunan.
Terakhir, Wiku mengingatkan soal potensi munculnya klaster baru Covid-19 dari kegiatan penyampaian aspirasi secara terbuka yang melibatkan massa cukup banyak. Sebab, sudah ada peserta aksi unjuk rasa yang terkonfirmasi positif Covid-19.
"Ingat, Covid-19 mematikan dan jangan dianggap enteng," ucap Wiku.(tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga