jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat mendorong munculnya langkah penyelesaian konkret terhadap situasi ancaman kejahatan lintas negara di ASEAN
Sahroni melihat, beragam kasus lintas negara yang terjadi di negara-negara ASEAN sudah sangat meresahkan.
BACA JUGA: Lagu Pengkhianat Karya Prananda Prabowo, tentang Jokowi atau Budiman Sudjatmiko?
Dorongan itu disampaikan Sahroni merespons digelarnya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara daring pada Senin (21/8).
Dalam forum AMMTC ke-17 itu, Kapolri Jenderal Listyo juga menyinggung masalah kejahatan lintas negara atau transnasional sedang menjadi ancaman terbesar di kawasan ASEAN saat ini.
BACA JUGA: Tarif Tol Naik, Irwan Fecho: Ekonomi Pemerintahan Jokowi Sedang Tidak Meroket
"Komisi III berharap, Kapolri dapat menjadi aktor utama yang mendorong munculnya langkah-langkah konkret dalam penyelesaian kejahatan di kawasan," ucap Sahroni melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (22/8).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut banyak isu keamanan lintas negara di ASEAN yang patut menjadi perhatian. Mulai peredaran narkoba, terorisme, penyelundupan, hingga TPPO yang sedang marak terjadi.
BACA JUGA: Di Forum AMMTC, Kapolri Sebut Kerja Sama Kunci Hadapi Kejahatan Transnasional
"Ini semua, kan, juga ranah pekerjaan kepolisian. Jadi, Pak Kapolri harus perjuangkan agar jangan sampai Indonesia jadi sasaran kejahatan dari luar negeri," ujar Sahroni.
Politikus asal Tanjung Priok itu berharap agar negara-negara yang hadir dalam AMMTC pun bisa berkomitmen melakukan pemberantasan TPPO secara bahu membahu.
Sebab, Sahroni menilai kasus TPPO akan sangat sulit diberantas sampai tuntas jika masing-masing negara masih melihat dengan tingkat urgensi yang berbeda.
“Terutama soal TPPO, saya rasa perlu ada kerja sama kuat dari seluruh negara yang hadir, untuk memberantas ini," ucapnya.
Sahroni menyebut jika TPPO hanya diselesaikan dari dalam negeri, itu akan sulit memutus rantainya.
"Karena apa? Demand dari luar tetap ada dan tinggi. Sehingga oknum dari dalam negeri jadi terus menerus cari celah. Itu yang merepotkan," kata Sahroni.
Masalah itu menjadi perhatian serius karena Sahroni melihat Indonesia kerap menjadi negara yang sangat dirugikan akibat tindakan kejahatan lintas negara.
Berbagai aksi penyelundupan dari luar juga dianggap telah memicu timbulnya serentetan tindak kejahatan di dalam negeri.
“Karena kita sering lihat, Indonesia ini kerap jadi tempat senjata dan narkoba diselundupkan, WNI jadi objek trafficking, jadi sarang teroris. Intinya, Indonesia jadi tempat ‘nyaman’ bagi kriminal internasional," tutur Sahroni.
Hal itu menurutnya berdampak pada angka kriminalitas di dalam negeri. Oleh karena itu, Polri harus menjadi semua itu isu yang dibahas dalam forum AMMTC.
"Ujung-ujungnya kriminalitas di dalam (negeri) ikut meningkat. Ini yang harus kita perjuangkan untuk diberantas. Dan untuk itu, tentu harus dengan koordinasi yang kuat dengan para mitra dari negara ASEAN," ujar Sahroni.(fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam