jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD Dapil Papua Barat Dr Filep Wamafma menitip pesan untuk calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Pesan itu berkaitan dengan berbagai persoalan di tanah Papua.
Seperti diketahui, Komjen Listyo Sigit Prabowo akhirnya menjadi calon tunggal Kapolri.
BACA JUGA: Banjir Besar di Kalsel, Walhi Singgung Degradasi Ekologis
Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk Kabareskrim Polri itu menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sesuai peraturan perundang-undangan, Listyo Sigit Prabowo akan menjalani fit and proper test di Komisi III, sebelum DPR memberikan persetujuan atas nama calon Kapolri yang diajukan Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Respons Komjen Gatot Mantap, Begini Kalimatnya
Bila terpilih secara definitif, tentu saja tugas Kapolri yang baru sudah menantang di depan mata.
Imparsial Indonesia sudah mengingatkan Kapolri yang baru bahwa tantangan persoalan sekarang ialah intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
BACA JUGA: Dikepung Banjir, Banjarmasin Siaga Darurat, Korban Berjatuhan
Filep yang juga senator dari Papua Barat memberikan pesan sekaligus harapan bagi Kapolri yang baru bila terpilih.
Pertama, ia menegaskan, Kapolri yang baru harus memperhatikan eksistensi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dalam hal pengangkatan Kapolda di tanah Papua.
Pasal 48 Ayat 5 UU Otsus memberikan batasan definitif yaitu bahwa pengangkatan Kapolda Papua dilakukan oleh Kapolri dengan persetujuan Gubernur Papua.
Hal itu berarti, Filep menegaskan, perlu ada persetujuan dari gubernur Provinsi Papua sebelum nama calon disahkan.
"Melihat historisitas UU Otsus, maka sesungguhnya persetujuan gubernur Papua (dan Papua Barat) adalah dalam rangka mengakomodasi orang asli Papua (OAP) dalam jajaran elite Polda," kata Filep dalam keterangan resminya, Jumat (15/1).
Berkaitan itu, Filep menyatakan pengangkatan perwira di lingkungan Polda Papua dan Papua Barat wajib mengutamakan OAP.
Demikian halnya juga terkait pemberdayaan putra-putri asli Papua dalam penempatan jabatan struktural terutama Polres-Polres di tanah Papua, termasuk rekrutmen anggota polisi di tanah Papua yang wajib mengutamakan anak-anak OAP.
"Hal tersebut wajib dilakukan guna meningkatkan kepercayaan OAP kepada pemerintah, kepada aparat dan seluruh kebijakannya," ujar Filep.
Tidak hanya cukup di situ, lanjutnya, salah satu persoalan terbesar yang menjadi akar masalah di Papua ialah penegakan hukum yang sering kali melanggar HAM di Papua.
Oleh karena itu, Filep berharap Kapolri yang baru agar mengubah secara tegas pendekatan keamanan menjadi kasih dengan memperhatikan kearifan lokal Papua.
Ia menekankan dialog pada Kapolri yang baru dengan menjadikan tokoh adat, agama, dan masyarakat sebagai mitra kerja di daerah.
Kerja sama yang terjalin akan mampu mengubah persepsi OAP tentang pembangunan di tanah Papua.
"Pendekatan kasih dan perhatian yang lebih kepada OAP, akan memberikan dampak bagi terciptanya kedamaian di tanah Papua," katanya.
Dalam kaitan itu, Filep berharap Kapolri baru agar berani membuka ruang demokrasi, terutama bagi para mahasiswa, LSM, aktivis demokrasi di tanah Papua.
Seraya menjamin dan melindungi baik perorangan maupun lembaga, semua pekerja HAM di tanah Papua.
“Kami menaruh optimistis pada calon Kapolri ini, apalagi kabarnya ia yang menangani kasus Djoko Tjandra dan Novel Baswedan. Saya berharap Komjen Listyo juga memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan yang ada di Papua," kata Filep.
Ia juga mengingatkan bahwa kejahatan-kejahatan lain seperti korupsi, illegal fishing, illegal loging, dan illegal mining di tanah Papua harus ditindak secara tegas.
Menurutnya, pesan ini merupakan suara dari keprihatinan tentang kebijakan negara yang sering kali melupakan eksistensi OAP di tanahnya sendiri.
“Saya cuma mau sampaikan jika nanti sudut pandang Polri hanya berasal dari satu “bisikan” saja dalam menyelesaikan masalah, ia tak ubahnya seperti macan ompong, tetapi kali ini saya coba menaruh optimistis," pungkas Filep. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy