jpnn.com, INDRAMAYU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat suara terkait informasi yang menyebut Pesantren Al Zaytun Indramayu menolak petugas pemutakhiran data pemilih dari KPU Jawa Barat, saat bertugas mencocokkan dan meneliti identitas data pemilih untuk Pilgub Jabar 2018 ke pesantren tersebut.
Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid, KPU Jabar diminta untuk mengintensifkan komunikasi dengan pihak pesantren kembali.
BACA JUGA: Para Santri Diajak Kuliah di PTN Lewat Bidikmisi
"Tentu nanti KPU Jabar akan komunikasi intensif, karena semua warga negara di manapun berada itu harus terdaftar di pemilih jika sudah memenuhi syarat," ujar Pramono di Jakarta, Senin (19/3).
Pramono juga mengingatkan, setiap upaya yang menghalangi hak pilih warga negara untuk memilih, bisa dikenakan sanksi berat.
BACA JUGA: Eks PKI dan HTI Mau Jadi Caleg? Ini Kata KPU
"Jadi, kami akan melihat apakah ini karena komunikasinya kurang baik atau memang ada upaya secara sengaja untuk memengaruhi pemilih di pesantren agar tidak bisa memilih. Itu aturannya ada di undang-undang, menghalangi orang menggunakan hak pilih," ucapnya.
Saat ditanya apakah ada laporan dari tempat lain seperti yang dialami KPU Jawa Barat, Pramono menyatakan tidak ada.
BACA JUGA: Menpora Apresiasi Pesantren yang Promosikan Asian Games 2018
"Sejauh ini tidak ada masalah di daerah lain. Belum ada laporan ada yang dipersulit. Kalau Pesantren Zaitun itu santrinya banyak sekali," pungkas Pramono.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemnaker Gandeng Pesantren Buka Lowongan Kerja
Redaktur & Reporter : Ken Girsang