jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Gelombang protes atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan politik dinasti masih terus berlangsung. Kali ini datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Anggota DPD Habib H Said Ismail mengatakan tanpa ada legalisasi, pada praktiknya kepala daerah kerap menggunakan sumber-sumber keuangan daerah dan kebijakannya untuk memenangkan kerabatnya yang maju dalam pemilihan kepala daerah untuk melanggengkan politik dinasti.
BACA JUGA: Saksi Kasus Kondensat Jatuh di Toilet
Karenanya, asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sulit terwujud karena adanya intervensi dari kepala daerah.
"Biasanya kepala daerah yang sudah habis masa jabatanya, bisa saja menggunakan semua aparat 'bawahannya' dan dengan segala macam cara untuk memenang kan jagoannya," kata Habib H Said Ismail dalam pesan singkatnya, Senin (13/7).
BACA JUGA: Waspadalah! Ada Upaya Pelemahan KY
Kepala daerah tersebut akan tetap jadi penguasa meski jabatannya sudah habis kalau yang dijagokannya menang. Apalagi bila calonnya tersebut berasal dari keluarga. Karena sang pemenang hanya akan jadi boneka.
"Politik dinasti juga pada praktiknya hanya kepentingan menyelamatkan usaha atau bisnis saja," jelas senator asal Kalimantan Tengah ini.
BACA JUGA: Bareskrim Bidik Bupati di Sulawesi Calon Tersangka Korupsi, Siapa Dia?
Karena itu dia kurang sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan politik dinasti. Diakuinya, semua warga negara diakui berhak untuk dipilih dan memilih dalam demokrasi. Namun sebaiknya, selain aspek yuridis juga perlu diperhatikan aspek etika.
"Ini bukan menghalangi hak memilih dan dipilih," tandas Habib H Said Ismail yang bersama senator-senator muda lainnya menggagas Poros Senator Indonesia untuk memberikan pandangan-pandangan kritis yang membangun dalam pelbagai persoalan kebangsaan.
Pendapat senada disampaikan anggota DPD asal Sumatera Barat, yang juga penggagas Poros Senator Indonesia, Nofi Chandra. Menurutnya, dinasti politik memang tidak boleh dibatasi. Karena demokrasi yang baik harus melibatkan siapa saja.
Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem demokrasi agar dinasti politik tidak mengambil keuntungan untuk pihak keluarganya dengan jabatan yang dipegangnya saat ini.
"Jadi saya setuju poitik dinasti tidak dibatasi tapi belum sekarang. Tapi setelah diperbaiki sistem pemilihan di negara kita. Seperti penguatan terhadap Bawaslu yang tidak hanya sekedar pemanis pemilu tapi diberi kewenangan menyelidiki langsung setiap pelangaran pilkada atau pemilu," kata Nofi Chandra. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Lebaran, Korban Jiwa Berjatuhan
Redaktur : Tim Redaksi