jpnn.com, JAKARTA - Petani di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah meradang ketika mendengar alokasi anggaran pemilu 2024 sangat fantastis.
“Rakyat sedang susah, uang negara malah dihamburkan buat pemilu,” kata Suroto, Minggu (17/4/2022).
BACA JUGA: Junimart Girsang Beri Saran ke Mendagri Tito Soal Solusi Menekan Anggaran Pemilu
Suroto menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memperkirakan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun.
Jokowi menyebutkan anggaran itu akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bernilai Rp 33,8 triliun.
BACA JUGA: Anggaran Pemilu Rp 76,6 Triliun, Petani Kopi: Pangkas Separuh Untuk Bantu Rakyat
Suroto mengaku tidak terima dengan sikap pemerintah yang seolah lebih sigap membiayai pemilu ketimbang membantu nasib petani.
“Saat harga wortel dan tomat anjlok, negara ke mana?” kata Suroto (46), perwakilan petani asal Boyolali.
BACA JUGA: Bangkitkan Lagi Lagu Anak-anak, Nafeesa Anggara Persembahkan Bermain Bersamaku
Menurut Suroto, para petani merugi hingga jutaan rupiah karena harga wortel dan tomat beberapa waktu lalu hanya Rp 1.000 per kilogram.
Padahal, lanjutnya, dalam kondisi normal harga wortel berada di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per kilogram dan harga tomat Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.
“Keadaan begini terus terang kami sangat berharap bantuan. Kami enggak mikir apa itu pemilu,” ujar Suroto.
Dia mengatakan umumnya para petani lebih memikirkan kebutuhan pokok sehari-hari daripada pemilu.
Hal yang sama diutarakan Ratimah (39). Menurut Ratimah, saat ini pemilu bukanlah kebutuhan mendesak.
Sebaliknya, pemulihan ekonomi serta pengendalian harga pangan dan BBM mesti menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kesannya tega gitu lho, hasil panen dibiarin murah, giliran pemilu dibuat mahal,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah beserta pihak terkait tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi petani.
Anggaran pemilu yang terlampau fantantis sebisa mungkin dipangkas serta dialihkan untuk membantu warga dari kesulitan ekonomi.
“Dahulukanlah ekonomi warga,” pungkas Ratimah.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari