jpnn.com, JAKARTA - Tenaga profesional di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Prof Dadan Umar Daihani menyebut, Pemilu 2019 membawa efek yang luar biasa. Paling tidak, mampu menunjukkan siapa saja politikus yang melanjutkan cita-cita reformasi dan siapa yang berkhianat pada reformasi.
"Petanya menjadi jelas, siapa saja aktivis-aktivis yang reformis dan konsisten dan siapa saja yang berkhianat. Ini anugerah luar biasa pada periode sekarang. Karena tiba-tiba petanya muncul semua," ujar Dadan di Jakarta, Kamis (9/5).
BACA JUGA: Sesjen Ma’ruf: Melihat Gedung Bulat Akan Teringat pada Gerakan Reformasi
Dadan juga menyebut, di Pemilu 2019 mulai terlihat pihak-pihak yang ingin mengedepankan politik identitas. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan. Karena reformasi digelorakan dengan satu tujuan, yaitu negara harus berdiri tegak dengan ideologi Pancasila.
"Jadi (para aktivis 98 yang masih memegang nilai-nilai moral), segera ambil peran aktif di politik, rebut posisi strategis, supaya apa yang dipikirkan selama ini dapat diwujudkan," ucap Dadan pada acara 'Refleksi 21 Tahun Reformasi' yang digelar Konsolidasi Eksponen 98.
BACA JUGA: HNW: Empat Pilar MPR Buah Perjuangan Mahasiswa
BACA JUGA: Sebut Jokowi Keturunan PKI, Anak Bos Travel Umrah Dibekuk Polisi
Sementara itu, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri mengatakan, jika ada pihak yang menyamakan kondisi saat ini dengan masa Orde Baru, artinya orang tersebut mengkhianati perjuangan aktivis 98 yang telah gugur demi reformasi.
BACA JUGA: Usulkan 4 Martir Reformasi 98 menjadi Pahlawan Nasional
"Perlu diingat, bahwa pondasi adanya kebebasan berekspresi, berpedapat dan kebebasan pers berasal dari reformasi 98," ucapnya.
Meski demikian, Irine membenarkan, di tengah perubahan positif yang didorong gerakan reformasi 98, muncul demokrasi paradoks yang juga menghadirkan politik identitas.
BACA JUGA: Eggi Sudjana: Kok Sekarang Saya Jadi Tersangka?
"Karena itu, harus diingat, aktivis 98 juga merupakan warga negara yang dapat melakukan kontribusi aktif. Bagian dari gerakan politik, birokrat, atau organisasi profesional. Semua itu di depan undang-undang sama," pungkas Irine.(gir/jpnn)
Simak Juga Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dulu Getol Dukung Pak Harto, Kini Mengaku Pahlawan Reformasi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang