jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH merespons keluhan Presiden RI Keenam Susilo Bambanb Yudhoyono (SBY) terhadap netralitas aparat negara dalam pilkada serentak.
Bambang menilai bahwa tuduhan tersebut selain merendahkan hak rakyat yang berdaulat, juga cermin kepanikan SBY. Dia pun menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan.
BACA JUGA: Eva K Sundari: Zaman SBY juga Pernah Pj Gubernur dari Polri
"Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim Alpha, Bravo dan Delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana bansos?” ujar Bambang, Rabu (20/6).
Bambang justru menunjukkan bagaimana pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktik penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah Indarparawansa.
BACA JUGA: Klaim Sandiaga Bikin Mas AHY Kurang Sreg, Ini Sebabnya
“Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," ujarnya.
Karena itu, Bambang menyarankan kepada SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain dengan menggunakan cara berpikir ketika dia berkuasa dengan menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.
BACA JUGA: Lepas Pemudik, Hasto: PDIP Partai Gotong Royong
“PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di pilkada Bali lima tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan," katanya.
Bambang mengimbau kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. "Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan," katanya.
Sebelumnya, saat di Madiun, Senin (18/6), SBY mengaku banyak menerima informasi mengenai tanda-tanda aparat negara tidak netral di Pilkada serentak 2018. Tidak hanya di Pilgub Jatim, tapi juga di pilkada di daerah-daerah lain.
"Saya banyak mendengar informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari daerah-daerah lain. Ada tanda-tanda, ada niat yang barangkali membuat aparat negara tidak netral. Rakyat tentu menolak cara-cara seperti ini," kata SBY. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Detik- Detik Menjadi Ketua MPR, Zulhas Dibawa ke Rumah SBY
Redaktur & Reporter : Boy