JAKARTA- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR agar menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota DPR ‘nakal’Pernyataan ini menyusul kasus dugaan keterlibatan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Muhammad Nazarudin dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlit SEA Games.
Permintaan itu disampaikan Petisi 28 saat mengadukan anggota F-PD DPR RI, Nazaruddin ke BK DPR, Rabu (25/5)
BACA JUGA: Saan: Ancaman Nazaruddin Tidak Serius
Dalam pengaduan itu hadir Haris Rusly Moti, Agus Jabo Priyono (PRD), M Chozin (HMI MPO), dan aktor ‘gaek’ Pong Hardjatmo.Menurut Petisi 28, bila Nazaruddin yang baru diduga terlibat kejahatan korupsi telah diberi sanksi politik oleh Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat, maka sejumlah anggota DPR yang diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi, semestinya tunduk pada kode etik pejabat negara.
”Persoalan etika tidak harus menunggu proses hukum
Menanggapi pengaduan tersebut, Wakil Ketua BK DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Nudirman Munir menyatakan dalam waktu dekat akan mengumpulkan bukti, sebelum menjatuhkan sanksi kepada anggota F-PD tersebut
BACA JUGA: Nazaruddin Bakal Digusur dari Bendahara Fraksi
“Tidak bisa menghukum seseorang tanpa buktiDisampaikannya juga bahwa BK DPR tidak akan mudah menjatuhkan sanksi kepada para anggota Dewan
BACA JUGA: Penggugat Tuding KPU Kota Salatiga Bermain
“BK tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada anggota Dewan tanpa bukti-buktiKita tidak boleh menzalimi anggota DewanItu bertentangan dengan keyakinan saya,” ujar Nudirman lagi.Namun menurut aturan yang baru, BK juga tidak akan tinggal diam terhadap anggota yang melanggar etikaKarena itu, pihaknya akan mencari bukti-bukti terlebih dahulu“Kita akan cari bukti sendiri,” ujar anggota DPR asal Sumbar itu.
Sementara, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku sudah sejak lama mengkhawatirkan citra DPR terpuruk karena ulah anggota dewan sendiriKekhawatiran itu semakin menjadi-jadi sejak Pemilu 2009 yang melalui mekanisme suara terbanyak.
“Anggota DPR dari aktivis partai semakin sedikit karena kalah oleh selebritas dan juga pemilik modalDampaknya, kinerja DPR belakangan semakin merosotIni bisa dilihat dari produktivitas membuat undang-undang dan juga kualitas yang dihasilkanMalah dalam periode sekarang ada UU yang baru disahkan besoknya sudah dipermasalahkan masyarakat dengan uji materiil,” kata Pramono(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak Pemerintah Tambah Transfer Daerah
Redaktur : Tim Redaksi