jpnn.com, JAKARTA - Ajakan menandatangani petisi menyetop pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang digulirkan Narasi Institute kembali viral dan masuk trending topic di Twitter.
Saat dilihat JPNN.com pada Selasa (15/3) pukul 08.56 WIB, petisi yang digulirkan sebulan yang lalu itu baru mendapat dukungan 34.758 tanda tangan.
BACA JUGA: Kapan Pembangunan IKN Nusantara Beres? Ridwan Kamil Punya Perhitungannya
Ajakan tandatangani petisi yang dibuat dengan judul "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" itu viral lagi setelah ritual Kendi Nusantara yang diikuti Presiden Jokowi, Senin (14/3).
Diketahui, ada 45 orang yang menjadi inisiator petisi tersebut. Beberapa, bahkan sudah tidak asing di telinga masyarakat, seperti Din Syamsuddin, ekonom senior Faisal Basri, eks Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Muhammad Said Didu, Fadhil Hasan, dan masih banyak lagi.
BACA JUGA: Bobby Nasution Menyusuri Got di Medan Denai, Lihat yang Ditemukan Ini
"Kami para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu kota Negara di Kalimantan," tulis CEO dan Co-Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat di dalam petisinya.
Menurut petisi tersebut, memindahkan IKN di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat.
BACA JUGA: Tengah Malam, Mbah Padi Mengikuti Teman Putrinya ke Kamar Mandi, Terjadilah
Terlebih lagi, kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan IKN.
Melalui petisi itu, mereka meminta pembangunan IKN di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik, apalagi Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar.
"Sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut, sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak terlantar, dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara," tulis petisi itu.
Di sisi lain, proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru dianggap tidak memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.
Oleh karena itu, pemindahan IKN dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik secara luas melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut.
"Kami memandang saat ini bukanlah waktu yang tepat memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur," ungkap petisi tersebut.
BACA JUGA: Fakta-Fakta Kerangka Manusia di Denpasar, Anang Bermimpi Korban Minta Tolong
Berikut daftar inisiator yang menolak pemindahan ibu kota:
1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono
2. Prof. Dr. Azyumardi Azra
3. Prof. Dr. Din Syamsuddin
4. Dr. Anwar Hafid
5. Prof. Dr. Nurhayati Djamas
6. Prof. Dr. Daniel Mohammad Rasyied
7. Mayjen Purn Deddy Budiman
8. Prof. Dr. Busyro Muqodas
9. Faisal Basri MA
10. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri
11. Prof. Dr. Widi Agus Pratikto
12. Prof. Dr. Rochmat Wahab
13. Jilal Mardhani
14. Dr. Muhamad Said Didu
15. Dr. Anthony Budiawan
16. Prof Dr. Carunia Mulya Firdausy
17. Drs. Mas Ahmad Daniri MA
18. Dr. TB. Massa Djafar
19. Abdurahman Syebubakar
20. Prijanto Soemantri
21. Prof Syaiful Bakhry
22. Prof Zaenal Arifin Hosein
23. Dr. Ahmad Yani
24. Dr. Umar Husin
25. Dr. Ibnu Sina Chandra Negara
26. Merdiansa Paputungan SH, MH
27. Nur Ansyari SH, MH
28. Dr. Ade Junjungan Said
29. Dr. Gatot Aprianto
30. Dr. Fadhil Hasan
31. Dr. Abdul Malik
32. Achmad Nur Hidayat MPP
33. Dr. Sabriati Aziz M.Pd.I
34. Ir. Moch. Najib YN, MSc
35. Muhamad Hilmi
36. Dr.Engkur, SIP, MM
37. Dr. Marfuah Musthofa
38. Dr. Masri Sitanggang
39. Dr. Mohamad Noer
40. Ir. Sritomo W Soebroto MSc
41. M. Hatta Taliwang
42. Prof Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS
43. Reza Indragiri Amriel
44. Mufidah Said SE MM
45. Ramli Kamidin. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam