PGRI: Jangan Sampai Proyek Laptop Rp 17 Triliun Bagaikan ‘Candi Hambalang’ yang Mangkrak

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pembina PGRI Dudung Nurullah Koswara mengkritisi pengadaan laptop di sekolah yang menelan dana Rp 17 triliun.

Menurut dia, besaran anggaran belanja laptop itu sangat luar biasa di tengah situasi ekonomi nasional yang tengah sulit.

BACA JUGA: Ahmad Sahroni Mendorong KPK Mengawasi Pengadaan 240.000 Laptop Senilai Rp 2,4 Triliun 

Namun, Dudung berharap dana Rp 17 triliun tersebut mampu memerdekakan sekolah di republik ini dari keterbatasan teknologi dan informasi.

Terlebih lagi, digitalisasi sekolah sedang menjadi target pemerintah. 

BACA JUGA: Indra Charismiadji: Program Digitalisasi Sekolah Kok Malah jadi Proyek Pengadaan Laptop

Sebab, sekolah tanpa basis IT  bisa menyebabkan pendidikan tertinggal.

"Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sudah menyatakan terdapat enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri 25 persen. Menghidupkan produsen laptop dalam negeri itu baik," kata Dudung kepada JPNN com, Senin (9/8). 

BACA JUGA: KPK Bantah Beri Lampu Hijau ke Pemprov DKI soal Pengadaan Komputer Rp 128,9 Miliar

Dia melanjutkan bahwa memberikan  atau memfasilitasi sekolah terkait IT juga baik. 

Apalagi, era digitalisasi sekolah dan wabah Covid-19 menuntut pembelajaran menggunakan perangkat IT. 

Pembelajaran saat ini identik dengan daring. 

Laptop dan perangkat lainnya sangat dibutuhkan.

Namun, kata Dudung, pemerintah pun harus benar-benar objektif dan mengkaji secara mendalam urgensi pengadaan laptop tersebut. 

"Jika pengadaan laptop dengan nominal Rp 17 triliun sangat-sangat mendesak, mengapa tidak? Namun, bila urusan lain semisal rekrutmen guru honorer menjadi PPPK bagaimana?" ujar Dudung. 

Menurut dia, dalam menggelontorkan anggaran Rp 17 triliun, pemerintah harus benar-benar terbebas dari modus. 

“Bila benar-benar minus modus dan tidak menjadi bancakan, mengapa tidak?  Jangan sampai proyek Rp 17 triliun bagaikan proyek “Candi Hambalang” yang mangkrak. Dana triliunan ini harus efektif membantu operasional sekolah di masa pandemi yang belum mereda," pungkasnya. (esy/jpnn)