JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), mendesak kepada pemerintah secara keseluruhan untuk menghentikan praktek – praktek politisasi di bidang pendidikan. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, menganggap politisasi pendidikan telah merusak dunia pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Menurut Sulistyo, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang cukup besarNamun pada kenyataannya, dana tersebut harus dibagi ke beberapa kementerian dan lembaga serta dialokasikan besar untuk gaji.
“Jika begitu, maka bisa dikatakan anggarannya sangat sedikit
BACA JUGA: Kepri Segera Miliki Universitas Negeri
Apalagi anggota DPR juga banyak yang mengambil anggaran pendidikan untuk melakukan studi banding,” ungkap Sulistyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/1).Minimnya dana pendidikan yang ada, berdampak pada tersendatnya proses rehabilitasi sekolah
BACA JUGA: Nuh: Buku Seri SBY Bukan Buku Najis
“Seharusnya dana yang ada digunakan untuk pembangunan atau perbaikan gedung sekolah
BACA JUGA: Kemdiknas Siap Selidiki Kasus IPDN
Bahkan, proses penambahan guru pun nampaknya juga tidak dijamin oleh pemerintah,” tandasnya.Masih terkait dengan praktek politisasi pendidikan, Sulistyo juga menyebutkan bahwa hal tersebut sudah cukup marak terjadi di daerahKetua Komite III DPD RI itu menegaskan, politisasi pendidikan di daerah sudah berani terang-terangan terutama pada saat pemilihan kepala daerah
“Sudah banyak yang dimutasi dan diturunkan jabatannya dari Kepala Sekolah menjadi guru banyak guruMenurut informasi yang ada, politisasi pendidikan ini kerap terjadi di provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten,” sebutnya.
Selain itu, pengangkatan tenaga honorer seringkali juga dipolitisasi dengan mengangkat guru yang ada hubungan kerabat dengan pejabat pemerintah daripada guru yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNSOleh karena itu, Sulistyo meminta agar praktek politisasi pendidikan segera dihentikan
Ia mengingatkan bahwa politisasi pendidikan telah merugikan para guru dan tenaga pendidik lainnya“Sudah waktunya semua politisasi pendidikan ini dihentikan,” tegasnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebablasan, BOS Untuk Bayar Gaji dan Honor
Redaktur : Tim Redaksi