BENGKULU - Mendapat kritikan pedas dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu terkait tidak dibayarkannya tunjangan transportasi 3.413 orang guru, akhirnya kemarin (14/11), Pemda Kota memastikan tetap akan membayar tunjangan tersebutPembayaran tunjangan baru dicicil sebagian, karena dana yang disiapkan saat ini baru Rp 1 miliar
BACA JUGA: Prediksi, 2011 Ada 20 Ribu Siswa Baru
Sisanya sekitar Rp 900 juta lebih, baru akan dialokasikan di APBD 2011.Walikota Bengkulu H
BACA JUGA: AS Siap Bantu Politeknik Geothermal
Walikota melalui Kabag Humas Pemda Kota Suryawan Halusi, SBACA JUGA: Banyak Guru Sejarah Tak Kuasai Materi
Si mengatakan, meskipun ada rasionalisasi namun tunjangan transportasi guru tetap akan dibayarkan untuk triwulan ke III"Setelah ketuk palu APBD Perubahan, tunjangan akan dibayarkanMemang ada kekurangan sisa Rp 900 jutaSisanya akan dibayarkan tahun 2011 mendatangPemda berharap, guru-guru yang ada dapat memaklumiRasionalisasi ini dilakukan merata diseluruh SKPD dengan item yang akan dirasionalisasi diserahkan ke Satker masing-masing," terang Suryawan
Sebagai bukti konkret akan dilakukan pembayaran, walikota sudah melayangkan surat tertulis ke DPRD Kota, agar menyetujui alokasi dana untuk pembayaran tunjangan transportasi triwulan ke-IV tahun 2010Bahkan diyakininya, tunjangan transportasi akan dibayarkan terus secara berlanjut setiap tahun
"Tahun depan akan dibayar kekurangan (untuk triwulan ke empat, red)Jika DPRD Kota menyetujui kemungkinan akan dibayar rapel bersamaan dengan tunjangan tahun 2011Bahkan khusus tunjangan transportasi, tahun 2011 eksekutif mengusulkan alokasi dana Rp 4 miliarSehingga total dana yang akan dianggarkan seluruhnya ada Rp 5 miliarPrinsipnya walikota tetap mempertahankan agar tunjangan itu tetap dianggarkan," imbuh Suryawan yang mengaku sudah melakukan cross check ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA)
Ditambahkan Suryawan, pihaknya mengharapkan agar persoalan tunjangan transportasi tersebut tidak terlalu dipolemikan hingga dipolitisir menjurus ke hal yang lain"Mari kita duduk bersama dengan kepala yang dingin untuk menyelesaikan persoalan yang adaTermasuk guru-guru yang ada di PGRI Kota," pungkasnya
Di lain pihak, Ketua PGRI Provinsi, Prof Sudarwan Danim mengatakan tidak dialokasikannya kembali anggaran transportasi guru, disebabkan kemampuan keuangan Pemda Kota tidak memungkinkanTegas dikatakan Sudarwan, jika ada kebijakan pemotongan, mestinya dilakukan melalui keputusan politik yg melibatkan DPRD, Pemda Kota, dan PGRI
"Bagi PGRI, nilai uang tranportasi itu tidaklah seberapa, karena memang kesejahteraan guru makin meningkatKomitmen itu bagi PGRI lebih pentingKekecewaan guru berdampak pada kondisi psikologis dan motivasi mereka," tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya meminta agar Pemda Kota segera mendefinitifkan jabatan Kadis DiknasKarena dengan kondisi berlakunya Plt akan berimbas pada dampak kinerja yang dihasilkanTentunya, jika Pemda Kota serius untuk memperhatikan pendidikan, harusnya proses defenitif Kepala Dinas Diknas menjadi prioritas
"Masa Plt Kadis sangat lama, ini dapat dilihat dari beberapa sisi, Pemda Kota tidak sungguh-sungguh membenahi pendidikan, atau dilingkungan Pemda Kota belum ada tenaga yang dipandang kapabelPenetapan kepala dinas definitif sudah saatnya dilakukan, karena Plt sesungguhnya hanya untuk masa transisi dan darurat," pungkasnya(adn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Padatnya Kurikulum Hambat Pelajaran Sejarah
Redaktur : Tim Redaksi