jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Timur menyatakan siap mengawal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Ketua PGRI Jatim Teguh Sumarno memastikan pihaknya akan terus mengawal pengangkatan guru honorer dalam program penerimaan aparatur sipil negara PPPK.
BACA JUGA: Inikah Penyebab Penempatan 3.043 Guru P1 PPPK 2022 Dibatalkan?
“Kami bakal berjuang keras untuk memastikan guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/3).
Teguh optimistis bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki komitmen kuat menyejahterakan guru melalui penerimaan ASN PPPK.
“Kami juga akan berkoordinasi intensif dengan Kemendikbudristek agar misi besar untuk merekrut 1 juta guru melalui program ASN PPPK bisa diwujudkan. Kami apresiasi kerja keras Mas Menteri dan kementerian terkait hal ini,” ungkapnya.
Teguh mengatakan rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.
BACA JUGA: 3.043 P1 Batal Jadi PPPK, Prof Zainuddin Ungkit Rekrutmen 1 Juta Guru
Oleh karena itu, Teguh meminta guru honorer mendukung program ini.
Dia menyatakan bahwa ASN PPPK adalah jawaban dari perjuangan para guru honorer yang selama puluhan tahun menyuarakan kesejahteraan yang layak.
“Kami meminta kepada rekan-rekan guru untuk bersabar karena perubahan yang besar ini membutuhkan proses,” kata Teguh.
PGRI juga mengharapkan dukungan para pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan, khususnya pemerintah daerah.
Menurut dia, partisipasi pemda dalam rekrutmen ASN PPPK juga penting.
Sebab, dengan tingginya pengajuan jumlah formasi oleh masing-masing pemda, maka akan makin membuka lebar peluang para guru honorer mendapatkan penempatan dalam ASN PPPK.
“Kami memohon kepada seluruh jajaran pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer. Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional,” kata Teguh.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas telah memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan satu juta formasi ASN PPPK, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk 2024.
Azwar Anas meminta kepada pemerintah daerah untuk mengajukan formasi ASN PPPK bagi kedua bidang prioritas tersebut.
“Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juta lebih yang kita ajukan untuk 2024,” kata Azwar. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi