jpnn.com - DENPASAR - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menitipkan tiga hal penting dan strategis terkait eksistensi dan masa depan Provinsi Bali kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Intinya, PHDI ingin kekhasan Bali tidak dikalahkan oleh proyek pembangunan.
Ketua Umum PHDI, Dr I Gusti Ngurah Sudiana saat bertemu dengan Ketua DPD Irman Gusman di Denpasar, Senin (17/2) mengatakan, tiga hal penting adalah dihentikannya rencana eksplorasi geothermal, menolak rencana pemerintah menegerikan Universitas Hindu Denpasar, serta menolak upaya menjadikan tempat-tempat suci umat Hindu Bali sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
BACA JUGA: Ini Alasan PKS Optimis Masuk Tiga Besar Pileg
"Kami PHDI Provinsi Bali dan seluruh PHDI kabupaten dan kota se-Provinsi Bali menitipkan tiga hal penting tersebut kepada DPD yang saat ini diketuai oleh Irman Gusman," kata Ngurah Sudiana.
Dipaparkannya, pemerintah telah mencanangkan eksplorasi geothermal di kawasan Bedugul yang merupakan kawasan suci umat Hindu Bali. "Kalau itu dijadikan lokasi eksplorasi geothermal, ini sangat menyakiti masyarakat Bali karena Bedugul merupakan kawasan suci yang secara turun-temurun kami pelihara," tegasnya.
BACA JUGA: Fahri Sebut MK Gagalkan Upaya Intervensi SBY
Sementara penolakan masyarakat Bali terhadap rencana pemerintah menjadikan Universitas Hindu Denpasar jadi perguruan tinggi negeri (PTN) karena dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai pendidikan lokal perguruan tinggi yang sebelumnya bernama Institut Hindu Dharma itu.
Demikian juga halnya dengan keputusan pemerintah tentang KSPN, dikhawatirkan akan mengganggu proses ibadah dan ritual umat Hindu. "Tempat-tempat ibadah dan ritual umat Hindu sangat sensitif di Bali. Kalau daerah-daerah religius (tempat suci) dijadikan objek wisata, ini akan menghilangkan kekhususan yang dimiliki nasyarakat Bali," ujar Sudiana.
BACA JUGA: Anak Buah Anggoro Mangkir dari Panggilan KPK
Dipaparkannya, penolakan itu sudah berlangsung sejak tahun 2005 lalu ketika DPRD Bali melalui sebuah keputusan yang diambil melalui sidang paripurna dan diperkuat oleh Keputusan Gubernur Bali. "Aspirasi penolak tersebut sudah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Terakhir, penolakan juga dilakukan oleh PHDI Provinsi Bali, dan seluruh kabupaten dan se Bali serta puluhan lembaga swadaya masyarakat Bali," imbuhnya.
Menanggapi hal itu Irman mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membawa amanat dari PHDI itu. "Karena sudah merupakan aspirasi masyarakat Bali, saya menyatakan siap "diperalat" guna menindaklanjuti aspirasi-aspirasi tersebut," kata Irman.
Demi meyakinkan PHDI, senator asal Sumatera Barat itu bahkan menyebut Bali sudah seperti kampung sendiri. "Rasa cinta saya pada Bali tidak beda dengan Bapak-Ibu di Bali. Bali seperti kampung kedua saya selain di Sumatera Barat," ujarnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolda Babel Akui Telat Serahkan LHKPN ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi