jpnn.com, JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah perusahaan diperkirakan akan semakin sering terdengar akibat pandemi corona.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memprediksi bahwa ekonomi di kuartal II 2020 bakal terkontraksi hingga minus 3,8 persen.
BACA JUGA: 117 Karyawan di-PHK Karena Corona
Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi UI Harriyadin Mahardika mengatakan, rasionalisasi SDM yang terjadi di berbagai perusahaan merupakan hal lumrah terjadi lantaran banyak sektor yang mengalami penurunan permintaan akibat meluasnya pandemi COVID-19.
“PHK jadi pilihan sulit yang tidak bisa dihindari lagi. Tentunya perusahaan akan fokus pada keberlangsungan bisnis jangka panjang dan efisiensi SDM ini pilihan paling logis," kata Mahardika, Minggu (21/6).
BACA JUGA: Bos Grab Terpaksa PHK 360 Karyawan
Sejumlah perusahaan diketahui telah melakukan langkah PHK seperti Ramayana Departement Store, Indosat hingga Grab.
Karena itu, Harryadin meminta pemerintah lebih tanggap terhadap situasi yang memburuk ini.
BACA JUGA: Mengapa Masih Banyak Masyarakat yang Tertipu Lelang Online Pegadaian?
“Paket stimulus yang tengah digodok pemerintah harus tepat sasaran, terutama diarahkan kepada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja agar kondisi pelaku bisnis cepat pulih dan kembali dapat menyerap tenaga kerja,” jelas Harryadin.
Harryadin menambahkan, dalam situasi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini, perusahaan cenderung fokus untuk memperkuat bisnis intinya.
Dampaknya, bisnis atau layanan lain akan ditutup, sehingga keberlangsung bisnis secara jangka panjang lebih aman.
"Dalam situasi krisis, tidak mungkin perusahaan akan menaikkan harga, karena daya beli juga menurun. Efisiensi dengan memangkas layanan adalah opsi yang wajar dilakukan agar perusahaan bisa terus mempertahankan bisnisnya," tambahnya.
Sementara, Ekonom Indef Bhima Yudhistira juga memperkirakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan berlangsung sebagai dampak dari kebijakan berbagai perusahaan untuk menutup sejumlah layanan mereka dan memperkuat bisnis inti.
“Sebagai dampak dari penerapan strategi kembali ke bisnis inti itu, gelombang PHK tidak akan berhenti di tahun ini. Angka pengangguran maupun tingkat kemiskinan akan meningkat,” jelasnya.
Bhima menilai kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ini harusnya segera ditanggapi pemerintah dengan memperbesar stimulus mengingat realisasi stimulus bagi dunia usaha masih rendah.
Menurut dia, saat ini yang krusial adalah bagaimana mendorong daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya, menopang keberlangsungan dunia usaha.
“UMKM kita belum semua berhasil mendapat relaksasi kredit. Di Malaysia, UMKM bahkan bisa memperoleh hibah (pemerintah),” tukasnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy