PHK Setelah Setengah Tahun Pemilukada

TERNATE -  Keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  yang berjumlah 1.400 lebih di Pemkot Ternate dianggap terlalu banyak dan merepotkan Pemkot dalam membayar gajiDalam setahun, Pemkot harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp7 miliar

BACA JUGA: Suami Tewas Mabuk, Istri Lapor Polisi

Keputusan PHK ini dilakukan setelah sekitar setengah tahun Kota Ternate melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) atau setelah terbit keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Anggaran miliaran itu, dianggap mengganggu stabilitas anggaran Pemkot

BACA JUGA: Kecelakaan, 18 Warga Meninggal di Jalan

Untuk itu, jumlah PTT dari tahun ke tahun akan di-PHK alias dikurangiKepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate,  Tauhid Soleman, Selasa (4/1)

BACA JUGA: Sengketa Pemilukada Bontang Diputus 12 Januari

“(PTT) akan dicoba dikurangi (PHK), sehingga bisa dilakukan penghematan anggaran APBD,” katanya.
 
Bagaimana cara menguranginya? Sekretaris Kota Isnain H Ibrahim, mengatakan, dengan cara memberhentikan PTT yang malas dan tidak produktif lagi“Laporan yang saya terima, banyak PTT yang malasMereka ini yang akan diberhentikan,” katanya

Ia juga meminta kepala SKPD dan unit serta kantor,  tidak lagi menerima PTT  agar upaya mengurangi jumlah PTT yang ada bisa dilakukan dengan baik.(wm8/gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelantikan Wako Dipenjara Rusak Citra Sulut