Pidato di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Babel, Mendes PDTT Kutip Bung Hatta

Pidato di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Babel, Mendes PDTT Kutip Bung Hatta

Sabtu, 21 November 2020 – 17:44 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri saat berpidato di Sidang Istimewa DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (21/11). Foto: Humas Kemendes PDTT.

jpnn.com, BANGKA BELITUNG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Sabtu (21/11).

Sidang itu dalam rangka Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Babel.

BACA JUGA: Didampingi Rektor UGM, Gus Menteri Canangkan Desa Inklusif

Dalam pidato pada sidang yang digelar di kantor DPRD Kepulauan Babel, pria yang karib disapa Gus Menteri itu mengatakan harus ada upaya akselerasi aktivitas pembangunan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Gus Menteri menegaskan akselerasi itu adalah menjadikan desa sebagai pusat pembangunan Indonesia. 

BACA JUGA: Gus Menteri Beri Wejangan Penggunaan Dana Desa

“Kenapa desa, karena mayoritas wilayah pembangunan berada di perdesaan," kata Gus Menteri.

Dia menjelaskan saat ini terdapat 514 kabupaten/kota yang terdiri atas 74.953 desa dan 8.430 kelurahan. Sebanyak 12,06 persen kabupaten tergolong daerah tertinggal.

BACA JUGA: Gus Menteri Ajak Perguruan Tinggi Rumuskan Dana Desa yang Tepat & Berkeadilan

"Meskipun menduduki wilayah yang luas,  konsumsi rumah tangga perdesaan Rp 1.711 triliun hanya berkontribusi 14 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional, yang mencapai Rp 8.269 triliun," ungkapnya.

Menurutnya, implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. 

Dia pun menjelaskan bahwa dana desa yang disalurkan mengalami peningkatan.

Menurutnya, dana desa yang disalurkan ke rekening desa pada 2015 Rp 20,67 triliun.

Pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp 46,98 triliun.

Lantas pada 2017 dan 2018 juga mengalami peningkatan  masing-masing Rp 60 triliun.

Begitu juga pada 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 70 triliun.

Lantas pada 2020 ini dianggarkan Rp 71,19 triliun dan telah tersalur ke rekening desa Rp 61,64 triliun.

Pada 2021 direncanakan dana desa Rp 72 triliun.

Menurutnya, dengan membelanjakan dana desa tersebut, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa. 

Penggunaan dana desa juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sebagaimana ditunjukkan dari menurunnya indeks Gini Ratio pengukur ketimpangan perdesaan, dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,317 di Maret 2020.  

Manfaat lain dari penggunaan dana desa adalah ketahanan desa dalam menghadapi krisis.

Terbukti, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 12,82 persen, turun 0,03 persen dari  Maret 2019 yang mencapai 12,85 persen.

Tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen, dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen.


“Hadirin yang kami hormati, menyitir pernyataan Bung Hatta, 'Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa',” kata Gus Menteri.

Karena itu, Mendes PDTT menegaskan bahwa desa merupakan kunci kemajuan daerah, dan penentu kemajuan sebuah bangsa.

Menurutnya, tidak tepat apabila pemerintah daerah mengesampingkan pembangunan desa dan menomorduakan warga desa.

Aktivitas pemda, lanjut Gus Menteri, harus berdampak langsung pada desa, berimplikasi kepada peningkatan kualitas hidup warga desa.

Ia mengingatkan jangan hanya puas dengan data makro ekonomi yang telah dicapai tetapi mengabaikan sisi pemerataan hasil pembangunan. 

Menurutnya, percuma terjadi pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, bila hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Dia menegaskan tidak bermakna memupuk investasi  tetapi tak sampai ke desa.


“Mulai hari ini, saya mengajak semua untuk menjadikan desa sebagai arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Curahkan energi yang ada untuk membantu akselerasi desa mencapai SDGs Desa,” jelasnya.

Menurutnya, dengan SDGs Desa  pembangunan desa oleh pemerintah desa maupun intervensi yang dilakukan supra desa, akan lebih terfokus dan memiliki arah, sasaran, dan target yang jelas sesuai dengan kondisi ril desa. 


Selain itu, kata dia, pengarusutamaan pembangunan desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan berkontribusi 74 persen terhadap pembangunan nasional.

Hal itu disebabkan dari aspek kewilayahan, setidaknya ada 91 persen wilayah Indonesia merupakan perdesaan.

Kemudian, ada 11 tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.  

Dari aspek kependudukan, 43 persen penduduk Indonesia ada di desa, dan terdapat enam tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa.

“Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Kalau menginginkan Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur, maka harus dimulai dari desa. Desa masa depan Indonesia," tutup Gus Menteri.

Sebagai informasi, peringatan Hari Jadi ke-20 Kepulauan Babel dan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Babel dihadiri oleh gubernur dan wagub Provinsi Kepulauan Babel, pimpinan DPRD, pimpinan alat klengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Babel, para mantan gubernur dan mantan wagub Provinsi Kepulauan Babel, anggota forum pimpinan daerah Provinsi Kepulauan Babel.  (rls/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler