jpnn.com, JAKARTA - Pembuat hoaks memang tak pilih-pilih sasaran. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun dimanfaatkan untuk memproduksi hoaks.
Bahan hoaks soal JK adalah pidatonya saat membuka simposium nasional yang bertajuk Sistem Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Sesuai UUD 1945 di MPR Juli lalu. Pidato JK dipelintir habis-habisan oleh pembuat hoaks sehingga seolah-olah menyalahkan beberapa presiden terdahulu atas pemborosan dana Rp 6.000 triliun.
BACA JUGA: Dekat dengan Senior Golkar, Agus Gumiwang Berpeluang Besar
Hoaks yang kini bertebaran di media sosial itu dikemas dengan judul Dari Jusuf Kalla: Perjuangan Moral Jokowi. Di dalamnya disebutkan dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah terdahulu sehingga menghabiskan anggaran Rp 6.000 triliun.
Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. "Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY." Begitulah potongan kalimat pembuka tulisan pelintiran tersebut.
BACA JUGA: Airlangga Tetap Menteri, Apa Kabar Janji Jokowi?
Selanjutya, tulisan itu menyebut masa pemerintahan Soeharto tidak punya rencana hebat. Yang ada, bangsa Indonesia hanya dibawa menggali lubang sedalam-dalamnya lewat utang tanpa rencana riil untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.
"Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurs sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai Rp 3.000 triliun," sebut tulisan yang seolah-olah berasal dari pidato JK itu.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Tiga Gadis Madiun Tidur di Istana
Begitu juga masa pemerintahan SBY. Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat itu dituding telah membakar uang Rp 3.000 triliun untuk subsidi.
"SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang begitu saja untuk ongkos politik agar kekuasaannya stabil selama dua periode," ujar JK dalam tulisan pelintiran tersebut.
Setelah menghujat Soeharto dan SBY, tulisan itu juga memelintir JK untuk membela Presiden Jokowi. Dua kasus besar bernuansa SARA yang terjadi sepanjang 2017 juga disebut sebagai upaya menjatuhkan Jokowi. Yakni penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dan lahirnya Perppu Ormas.
Jawa Pos menelusuri jejak pidato asli JK itu lewat transkrip sebenarnya. Pidato JK memang membahas kesalahan pelaksanaan ekonomi. Kesalahan tersebut membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Kesalahan pertama ialah terjadinya krisis moneter. Menurut dia, hal itu bisa terjadi karena Indonesia menganut liberalisme. Semua orang bisa membuat bank sehingga berdirilah 250 bank.
"Bank bangga, pemerintah bangga pada waktu itu. Tapi akhirnya terjadi saling bersaing, bunga tinggi, dan kredit macet," ujar JK.
Salahnya, pemerintah menjamin semua yang keliru itu sehingga terjadilah blanket guarantee dan BLBI hingga Rp 600 triliun. "Kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini, nilainya bisa sampai Rp 3.000 triliun," ucap pria yang juga menjadi wakil presiden pada 2004-2009 tersebut.
Kesalahan kedua, kebijakan subsidi yang terlalu besar dengan tujuan membantu masyarakat miskin. Subsidi saat itu sampai 25 persen dari jumlah anggaran. Juga, mayoritas subsidi tidak tepat sasaran. Akibatnya, orang mampu makin mampu dan orang miskin tidak naik pangkat.
Selebihnya, tak ada pernyataan mengenai Jokowi hendak digulingkan lewat kasus Ahok dan Perppu Pembubaran Ormas Radikal seperti dalam tulisan pidato pelintiran yang beredar di media sosial.
Jubir Wapres Husain Abdullah saat dimintai keterangan soal itu mengaku sudah menelusuri pihak yang memelintir pidato JK. Menurut dia, tulisan itu dibuat oleh Erizeli Bandaro.
"Kami pelajari dulu karena bisa saja ada pihak ketiga yang sengaja memviralkan itu dengan menggunakan nama Pak JK," ujar Husain.
Pidato asli JK sudah diunggah di situs resmi Wapres di alamat https://bit.ly/PidatoJK.(gun/jun/c11/fat)
FAKTA:
Hasil penelusuran tim Wapres, tulisan yang memelintir isi pidato Jusuf Kalla dibuat akun Erizeli Bandaro. Pidato asli Wapres JK tidak pernah menyudutkan mantan Presiden Soeharto dan SBY.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bikin Kejutan untuk Warga Saat Malam Pergantian Tahun
Redaktur : Tim Redaksi