jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gerakan Politik Bersih Yusuf Muhammad mempertanyakan konsistensi Presiden Joko Widodo dalam melarang menteri-menterinya agar tak menyambi sebagai pengurus partai politik. Sebab, saat ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merangkap sebagai ketua umum Partai Golkar.
Menurut Yusuf, seharusnya presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu sudah melakukan reshuffle begitu Airlangga menjadi ketua umum Golkar pengganti Setya Novanto. Jika Jokowi konsisten dengan janjinya bahwa menteri dilarang merangkap sebagai pengurus parpol, maka mantan gubernur DKI itu seharusnya sudah mencopot Airlangga dari posisi menteri perindustrian.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Tiga Gadis Madiun Tidur di Istana
"Nah kalau sekarang (Airlangga, red) dibiarkan sama dengan menelan ludah sendiri. Kalau sudah ada kesepakatan tinggal dibuktikan saja," ujar Yusuf, Senin (1/1).
Yusuf menegaskan, Jokowi harus membuktikan larangan bagi menteri-menterinya merangkap pengurus parpol. Sebab, rakyat pasti akan mengingatnya.
BACA JUGA: Jokowi Bikin Kejutan untuk Warga Saat Malam Pergantian Tahun
"Jangan menghalalkan segala cara, berilah contoh yang baik kepada masyarakat," tandasnya.
Selain itu, sambung Yusuf, semestinya Airlangga juga sadar diri dan melepas posisi menteri perindustrian. Sebab, rangkap jabatan tak akan membuat Airlangga fokus pada tugas sebagai pembantu presiden dalam mengelola negara.
BACA JUGA: Membaca Paradoks Jokowinomics dan Gelagat Kegagalannya
"Jadi seorang CEO saja yang menangani dua perusahaan tidak akan mampu," pungkasnya.(gwn/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tutup IHSG, Jokowi Ajak Investor Hadapi Risiko sebagai Kans
Redaktur & Reporter : Antoni