jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Sumatera Utara akan menggelar pemilihan gubernur pada Pilkada 2018.
Selain itu pada saat bersamaan, juga akan digelar pemilihan bupati/wali kota di delapan daerah di Sumut. Dengan demikian ada sembilan pemilihan di Sumut.
BACA JUGA: Pantauan Intelijen, Pilkada di 5 Provinsi Ini Rawan Konflik
Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mohammad Afifuddin, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (lKP) Pilkada 2018 terdapat dua pemilihan masuk kategori kerawanan sedang di Sumut.
Yakni, Pilgub Sumut dengan indeks kerawanan 2,86 dan Pilkada Kabupaten Dairi dengan indeks kerawanan 2,01.
BACA JUGA: Manajer MU Dukung Keputusan Ketua PSSI Maju Pilkada Sumut
"Pilgub Sumut memang masuk kategori kerawanan sedang. Tapi itu angkanya mendekati kerawanan tinggi. Kontrubusi terbesar kerawanan berasal dari dimensi penyelenggaraan dengan indeks 3,24," ujar Afif di Jakarta, Minggu (3/12).
Variabel integritas penyelenggarn, kata Afif, menjadi paling rawan dengan skor 4,00. Artinya, persoalan integritas penyelenggara merupakan hal paling krusial yang perlu diantisipasi.
BACA JUGA: Mulfachri Pastikan PAN Belum Punya Jagoan di Sumut
"Jika ditinjau lebih jauh, hal ini tidak lepas dari adanya enam pengaduan terkait penyelenggara (KPU) pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dua yang diadukan mendapatkan peringatan keras dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).
Bahkan kasus serupa juga pernah muncul pada Pilkada 2013 di mana ada dua aduan pada tahapan pencalonan," ucapnya.
Selain soal integritas penyelenggara, dimensi kontestasi kata Afif, juga perlu diwaspadai.
Karena masuk kategori kerawanan sedang, khususnya pada variabel kampanye dengan indeks kerawanan 5,00.
Kerawanan ini muncul bersumber dari temuan materi kampanye yang berbau SARA.
Belum lagi juga kasus politik uang serta pelibatan aparatur sipil negara dalam kampanye.
Lebih lanjut, Afifuddin menjelaskan, angka kerawanan pada aspek dimensi hingga aspek variabel juga terekam di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Meski kerawananannya relatif sedang dan rendah, namun saat ditelisik lebih jauh, terlihat beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Antara lain kecenderungan yang cukup tinggi di variabel integritas penyelenggara.
Misalnya di Kabupaten Deli Serdang, terdapat indeks di angka 4,00 pada variabel integritas penyelenggara.
Hal ini karena ada putusan DKPP terkait netralitas penyelenggara.
Dua anggota KPU Kabupaten diberhentikan pada pilkada sebelumnya dan tiga anggota KPU Kabupaten diberhentikan pada Pileg dan Pilpres 2014.
"Persoalan integritas muncul dengan adanya kasus pidana yang mengakibatkan anggota panwas diberhentikan secara langsung. Di Kabupaten Padang Lawas Utara yang mendapat skor (3,00), tercatat ada putusan DKPP yang memberhentikan secara tidak hormat empat komisioner anggota KPU pada pilkada sebelumnya.
Sementara pada Pemilu legislatif dan Presiden 2014 ditemukan ada anggota KPU Kabupaten menjanjikan sesuatu kepada calon legislatif.
Di Kabupaten Batu Bara (3,00) juga terdapat hal yang serupa pada variabel integritas penyelenggara di pilkada sebelumnya (2013).
"Pada pilkada sebelumnya, DKPP menerbitkan satu keputusan pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Batu Bara, satu anggota KPU diberi peringatan keras dan tiga anggota KPU lainnya direhabilitasi karena terjadi kelalaian tugas dalam tahapan kampanye," pungkas Afif.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satu Provinsi Ini Dianggap Rawan Konflik di Pilkada 2018
Redaktur & Reporter : Ken Girsang