jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang berlangsung dalam situasi yang tidak normal, seiring terjadinya pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi yang sekarang melanda Indonesia.
Dalam kondisi anomali seperti sekarang, pihaknya mengajak semua calon kepala daerah, partai politik, dan juga aparat untuk selalu waspada terhadap segala kemungkinan terburuk.
BACA JUGA: Ikut Debat Perdana Pilkada, Sugianto Sabran Dianggap tak Paham Masalah di Kalteng
"Kontestasi pilkada ini bukan hanya menang-menangan, tetapi pencalonan ini untuk mendarmabaktikan diri, untuk eling (ingat) dan waspada kepada sesama," katanya saat Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema 'Visi Misi NKRI bagi Calon Kepala Daerah' di Kota Bandung, Sabtu (7/11).
Gus Jazil -panggilan Jazilul mengatakan, biasanya dalam kontestasi pilkada ada banyak masalah, baik sebelum digelar, saat berlangsung maupun ketika selesai pemungutan suara. Karena itu, pihaknya berharap Pilkada Serentak 2020 berlangsung lancar dan damai.
BACA JUGA: Irman-Zunnun Perkenalkan Komunal Bus di Debat Kandidat Pilkada Makassar
"Saya khawatir atas dasar pesta demokrasi yang setengah-setengah karena pandemi, kemudian terjadi keributan setelah itu, tidak menutup kemungkinan. Makanya saya mengajak seluruh aparatur untuk selalu waspada, untuk selalu menjaga keadaan yang kondusif, dan kita bisa membangun karena memang Indonesia saat ini dalam keadaan krisis," tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, pilkada adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945, sekaligus pengejawantahan Sila ke-4 Pancasila yaitu 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'.
BACA JUGA: Debat Pilkada Solo: Gibran Bilang Begini Soal COVID-19
Terkait maraknya berita bohong alias hoaks yang kerap mewarnai pelaksanaan pilkada, Gus Jazil mengatakan bahwa jawaban dari persoalan itu adalah pendidikan politik bagi masyarakat.
"Untuk melawan cara-cara yang tidak berbudaya dalam pertarungan, jawabnya adalah pendidikan politik. Tanggung jawab itu tidak bisa hanya dibebankan kepada parpol, kami mengajak mengedepankan pendidikan politik," ucap politikus asal Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur ini.
Pendekatan represif melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dalam menangani hoaks dinilai Gus Jazil memang agak keras dan cenderung mengancam kebebasan di masyarakat.
Karena itu, dirinya lebih mengedepankan pendidikan politik sehingga masyarakat lebih dewasa dalam mengikuti kontestasi politik.(jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam