Pilkada Identik dengan Money Politic

JAKARTA - Setiap pelaksanaan pilkada, nyaris selalu identik dengan money politicHanya saja, banyak yang malu-malu mengungkapkan fakta yang terjadi

BACA JUGA: Lily Wahid Dituding Gelapkan Dana Rp 1 M

Demikian antara lain yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, saat menanggapi soal pelaksanaan pilkada di daerah-daerah.

"Saat kunjungan ke beberapa daerah di Jatim yang melaksanakan pilkada, aroma money politic sangat terasaNamun banyak yang malu-malu kucing mengaku menggunakan politik uang dalam menarik simpati masyarakat," kata Ganjar, yang dihubungi Jumat (22/10) tadi.

Kejadian ini, kata Ganjar pula, tak hanya ada di Jatim saja, tapi menyeluruh ke seluruh daerah yang melaksanakan pilkada

BACA JUGA: Internal Demokrat Juga Dorong Reshuffle

Kondisi ini menurutnya, ikut diperparah dengan lemahnya peran panwas (panitia pengawas)Alhasil, ketika itu (money politic) dipermasalahkan, kasusnya tiba-tiba berhenti tanpa ada kelanjutan.

"Peran panwas kurang menggigit

BACA JUGA: Hasil Pemungutan Suara Ulang Minut Ditetapkan Selasa

Dia hanya jadi pengawas dan pelapor ke polisi, kalau ada pidana pilkadaPadahal mereka tahu kalau kasus money politic di pilkada itu ada," ucapnya.

Ironisnya, menurut Ganjar, kasus money politic hanya menjadi candaan politik di daerah, karena peran panwas tidak seperti yang diharapkan masyarakatPemberesan (masalah) ini, terang Ganjar, sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi otonomi daerah (otda)Di samping itu, juga dengan mempercepat revisi UU 32 Tahun 2004.

"Pilihan untuk panwas itu ada dua: dibubarkan, atau ditambah kekuatannya agar ada giginyaSedangkan untuk masalah anggaran, apakah anggaran pilkada dimasukkan dalam APBN agar urusannya beres, atau tetap diserahkan ke daerah," terangnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Bantah Ngotot Gaet Kada