jpnn.com - JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan Dr HM Idris mendesak agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.
Alasanya, Pilkada langsung oleh rakyat selama ini lebih banyak madharatnya dan tidak mendidik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPR bersama pemerintah segera mengesahkan RUU Pilkada dilakukan oleh DPRD menjadi UU Pilkada.
BACA JUGA: Panselnas CPNS Terima Banyak Email Pengaduan Palsu
"Saya kira polemik RUU Pilkada ini harus dikembalikan kepada UU di mana Pilkada itu dipilih secara demokratis. Memang bisa dipilih oleh DPRD, juga bisa langsung oleh rakyat. Tapi, faktanya dengan Pilkada langsung selama ini justru melahirkan pemimpin yang tidak diharapkan rakyat, karena sibuk ngurus diri-sendiri dan mengabaikan rakyat dan daerahnya. Faktanya, dari 534 kepala daerah, sebanyak 372 tersangkut korupsi," kata Idris kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (23/9).
Idris ke DPR bersama Tim Perumus Seminar RUU Pilkada, diterima Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Abdul Hakam Naja di ruang Komisi II DPR.
BACA JUGA: Eddy Batal Disahkan DPR jadi Anggota BPK
Menurut Idris, hampir 94 persen daerah terjadi ketidakharmonisan atau pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya terutama di akhir masa jabatannya, ketika mereka bersaing untuk maju sebagai calon kepala daerah berikutnya.
Bahkan dengan Pilkada langsung itu, lebih dari 70 rakyat meninggal akibat konflik horisontal. "Jadi, Pilkada langsung ini sudah jelas banyak madharat daripada manfaatnya untuk rakyat," tegasnya.
BACA JUGA: Penyebab Bentrok TNI-Polri Tunggu Hasil Investigasi
Politik uang dan terjadinya politik transaksional yang terbuka setiap menjelang Pilkada dan pemilu, menurut Idris, bukti pilkada langsung tidak mendidik rakyat.
Rakyat tidak lagi melihat siapa yang layak dan mampu menjadi pemimpin daerah, juga wakil rakyat, sehingga yang berkuasa adalah orang-orang yang punya uang, tumbuhnya oligarki dan dinasti politik di daerah.
"Harusnya rakyat menjadi kontrol terhadap politik uang. Yang terjadi sebaliknya. Karena itu, Universitas Muhammadiyah Palembang mendesak DPR untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD agar lebih efektif, efisien, dan lebih mudah mengontrol keterpilihan kepala daerah tersebut," pintanya.
Kekhawatiran terhadap politik uang lanjutnya, lebih mudah dikontrol, lebih murah, tak ada konflik horisontal. "Sementara Pilkada langsung prosesnya rumit, panjang, dan sarat politik uang," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Janji Tindak Tegas jika Anggotanya Langgar Prosedur
Redaktur : Tim Redaksi