jpnn.com - SEMARANG - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebut perhelatan Pilkada Serentak 2024 lebih rawan dibandingkan dengan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi kerawanan tersebut.
“Pilkada lebih rawan dari pada pilpres karena paslon (pasangan calon) akan berhadapan di satu kabupaten/kota, semakin sedikit paslon akan semakin rawan,” kata Nana pada acara Rapat Koordinasi Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024, di Hotel Kesambi, Kota Semarang, Jateng, Rabu (26/6).
BACA JUGA: Nana Sudjana Berkomitmen Menuntaskan Dampak Krisis Iklim di Jateng
Nana menjelaskan untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang ada, Pemprov Jateng melakukan berbagai langkah, seperti terus berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pihak-pihak berkait. Dia menambahkan bahwa dengan adanya sinergisitas, maka segala permasalahan bisa segera diatasi dengan baik.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan partai politik untuk menegaskan ke paslon supaya mampu mengendalikan partisipan atau konstituennya agar tidak terprovokasi,” ungkap Nana.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Hadirkan Program Si-Manis Mart untuk Menjaga Laju Inflasi
Lebih lanjut Nana mengungkap ada empat indikator dalam kesuksesan pelaksanaan pilkada, yakni tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya iklim kondusif, berjalannya setiap tahapan penyelenggaraan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Nana menyatakan rakor yang menghadirkan Kesbangpolinmas dan Satpol PP kabupaten/kota di Jawa Tengah itu penting untuk mengingatkan persiapan maupun kesiapan pelaksanaan Pillada Serentak 2024, baik oleh pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupun TNI-Polri. Nana pun memastikan Pilkada Serentak 2024 di wilayahnya akan berjalan aman dan sukses.
BACA JUGA: Anies Buka Suara Seusai Diusung PKS sebagai Cagub di Pilkada Jakarta
Karo Ops Polda Jateng Kombes Basya Radyananda mengatakan sejumlah isu kerawanan pilkada yang perlu diperhatikan, antara lain, soal netralitas aparatur sipil negara (ASN). “Isu netralitas politik ASN di pilkada perlu kita perhatikan bersama,” katanya. Adapun kerawan lainnya, lanjut dia, seperti di daerah-daerah rawan bencana, pulau-pulau terpencil, dan sebagainya. (*/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com