jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkesan bekerja tanpa dukungan yang kuat dari lembaga lain sebagai penanggung jawab pada keamanan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Indikasinya adalah banyaknya temuan Bawaslu tentang pelanggaran kampanye dengan menggunakan kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang melanggar protokol kesehatan," kata Kepala Biro Riset dan Investigasi Pilkada Watch, Algooth Putranto, Jumat (2/10).
BACA JUGA: Temuan Bawaslu: Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam 3 Hari Kampanye
"Padahal protokol kesehatan ini yang sangat ditekankan oleh presiden dan DPR ketika memutuskan Pilkada Serentak tetap digelar," imbuhnya.
Mengutip temuan Divisi Pengawasan Bawaslu RI bahwa dalam tiga hari terakhir pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 yaitu tanggal 28, 29 dan 30 September 2020 menemukan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 di Depok (Jabar), Trenggalek (Jatim), Mojokerto (Jatim), Ketapang (Kalbar), Bontang (Kaltim), Supiori (Papua), Bulukumba (Sulsel), Pasangkayu (Sulbar), Makassar (Sulses) dan Solok Selatan (Sulbar).
BACA JUGA: Bawaslu Tak Bisa Beri Sanksi soal Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pendaftaran Calon
"Ini mengkhawatirkan karena tangan Bawaslu di daerah yakni Panwaslu seperti bekerja sendirian di tengah isu belum terserapnya anggaran pengamanan pilkada kepada Polri dan TNI," ujar Algooth.
"Selama administrasi belum beres komitmen polisi yang siap menindak tegas pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada berlangsung agak sulit diwujudkan," imbuhnya.
BACA JUGA: Satu Lagi, Kontestan Pilkada 2020 Meninggal Dunia Karena COVID-19
Pada sisi lain, ketika polisi sigap dalam melakukan proses hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan bisa-bisa sikap tersebut akan dituding sebagai tindakan berpihak terhadap salah satu calon.
"Ini dilematis di tengah kondisi politik lokal yang lebih keras karena sifatnya horisontal," pungkas Algooth. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek