jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Forum Honorer K2 Teknis Administrasi (FHK2TA) Sumatera Utara (Sumut) Arfi mengungkapkan kondisi rekan-rekannya saat ini.
Walaupun sejak 2014 tidak ada kebijakan yang berpihak kepada honorer K2 tenaga teknis administrasi, mereka terus berjuang pantang menyerah untuk meraih status aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Terima SK PPPK, Menyebut Gaji, Ingat Tenaga Teknis AdministrasiÂ
Sebagai manusia biasa, Arfi dan teman-temannya tenaga teknis administrasi sedih melihat sebagian honorer K2 yang sudah jadi ASN, lupa akan teman seperjuangan.
Menurut Arfi, kalau hanya 47 ribu orang (honorer K2 yang sudah jadi PNS dan PPPK) yang berjuang, tidak akan mungkin mereka bisa menjadi ASN.
BACA JUGA: Berapa Jumlah Honorer K2 Sudah Menjadi PNS dan PPPK? Ah, Sedikit
"Tenaga teknis administrasi punya peran besar dalam perjuangan mendapatkan regulasi untuk honorer K2," kata Arfi kepada JPNN.com, Selasa (23/2).
Walaupun tidak ingin menggantungkan harapan kepada honorer K2 yang sudah diangkat ASN, baik Arfi dan teman-temannya tetap berharap ada kepedulian.
BACA JUGA: Menurut Prof Salim Said, Jokowi Orang Baik, tetapi Siapa yang Sebenarnya Berkuasa?
Jangan hanya menyelamatkan diri sendiri tanpa ingat pengorbanan 392 ribu honorer K2 lainnya.
"Yang kami minta dari pemerintah hanyalah diberikan formasi bagi tenaga teknis administrasi. Mau jadi PNS atau PPPK, sama saja. Kalau boleh meminta kami ingin jadi PNS," ucapnya.
Arfi mengatakan, mereka bingung harus mengadu dan meminta kepada siapa lagi. Ke DPR dan MPR sudah berkali-kali.
Bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo juga sudah.
Satu-satunya yang belum adalah menghadap Presiden Joko Widodo. Sepertinya hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah honorer K2 tenaga teknis administrasi.
"Pengin sekali bertemu presiden langsung, biar puas rasanya. Kami ingin buka masalah honorer K2 yang sebenar-benarnya. Cuma susahnya berjumpa presiden, birokrasinya rumit," ucapnya.
Honorer K2 sudah beberapa kali melakukan usaha lewat kritikan atas regulasi kebijakan yang belum juga berpihak kepada honorer melalui cara demo ke istana.
Lewat lobi ke DPR RI lintas komisi juga hasilnya tetap jalan di tempat karena pemerintah belum mau menyerahkan DIM revisi UU ASN.
"Ada apa dengan status kami sebagai honorer K2, kok sepertinya sulit benar? Honorer nonkategori sudah melangkah jauh di depan lewat gebrakan yang dibuat," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad