jpnn.com - JAKARTA - Fraksi-fraksi di DPR terkesan galau dalam menentukan sikap terhadap revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ini terlihat dari perubahan mendadak jadwal sidang paripurna untuk memutuskan jadi tidaknya revisi dilakukan.
BACA JUGA: Bos PT Putra Papua Mandiri Diperiksa untuk RJ Lino
Rabu (18/2) kemarin, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa sidang paripurna telah diputuskan diadakan pada hari ini, Kamis (18/2). Namun, pagi tadi beredar pemberitahuan dari Sekretariat Jenderal DPR bahwa sidang tersebut ditunda hingga 23 Februari 2016.
Dalam pemberitahuan yang diterima wartawan di Senayan, Jakarta, Kamis pagi, disebutkan keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti Bamus Rabu,17 Februari 2016 pukul:20.00 -21.00.
BACA JUGA: Suap Anggaran KemenPU: KPK Periksa Politikus PKB
Belum diketahui pasti apakah penundaan paripurna yang salah satunya untuk memutuskan jadi tidaknya revisi UU KPK, dikarenakan banyaknya penolakan sehingga membuat fraksi-fraksi berubah pikiran dari mendukung revisi menjadi menolaknya.
Namun, Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana saat dihubungi wartawan menyebutkan salah satu alasannya adalah tidak lengkapnya pimpinan dewan. "Ya kami memang limitatif pimpinan sekurang-kurangnya 2, sementara yang di sini cuma pak Akom (Ketua DPR Ade Komarudin)," jelas Dadang.
BACA JUGA: Kunjungi Markas Facebook, Jokowi Main Game Lawan Mark Zuckerberg
Di sisi lain, dia menduga tidak setujunya dua fraksi yakni Gerindra dan Demokrat, dimanfaatkan dua pimpinan dewan dari partai tersebut untuk absen, keduanya adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra) dan Agus Hermanto (Demokrat).
"Mereka memanfaatkan situasi ini agar tak bisa diselenggarakan. Pak Agus dan Pak Fadli kan fraksinya menolak. Jadi ini teknis yang situasinya dimanfaatkan," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nurdin Halid Berulah, Munas Golkar Terancam Bermasalah
Redaktur : Tim Redaksi