jpnn.com - BATAM - Tujuh pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah mulai berkantor di Batam, Senin (11/4). Hari pertama bertugas, pimpinan BP Batam menegaskan bahwa Aset BP Batam yang selama ini dikuasai tidak akan diserahkan ke Pemko Batam. UWTO juga akan tetap diberlakukan seperti sekarang ini.
"Tidak, saya tegaskan lagi, masalah aset ini tidak akan ada yang diserahkan," kata Hatanto Reksodiputro, kepala BP Batam seperti dikutip dari batampos.co.id (Jawa Pos Group), Senin.
BACA JUGA: Panglima TNI Tiba-tiba Digugat karena Ini
Hatanto mengatakan aset-aset ini adalah penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBD) yang dihasilkan yang dikelola BP Batam selama ini.
"Lalu kalau itu diserahkan, untuk apa kami di sini," katanya.
BACA JUGA: Banyak THL Titipan Para Pejabat Bikin DPRD Kota Ini Berang
Mantan Dubes RI untuk Norwegia itu juga menegaskan tidak akan mengalihkan pegawai ke instansi lain, seperti yang dikeluhkan oleh pegawai BP Batam beberapa waktu lalu. Tetapi ia menegaskan akan memberhentikan pegawai yang tidak bekerja profesional dan tidak disiplin.
"Tidak ada yang akan kita putus kontraknya. Kalau mau bekerja. Tetapi kalau tidak ada kerjanya, dan tidak disiplin, memang harus dihentikan," katanya.
BACA JUGA: Waduh, Proyek Transmigrasi Terindikasi KKN
Pegawai yang profesional dan disiplin sangat penting untuk mengembangkan Batam menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi. Di mana pemerintah pusat berpikir dan bekerja keras untuk menciptakan Batam mampu bersaing dan unggul di Asia Tenggara.(ian/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berhentikan Honorer Baru, Wawako: Emang Gue Pikirin
Redaktur : Tim Redaksi