JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI didesak segera memfasilitasi pertemuan antara Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan jajaran Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB)Tujuannya, guna mencari solusi bagi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)
BACA JUGA: Idrus: Tak Ada Uang Tiket Politik di Golkar
Desakan tersebut disampaikan terpisah anggota DPD dari daerah pemilihan NTB yaitu Abdul Muhyi Abidin dan Diyah Ratu Ganefi, Jumat (20/5)
Abdul Muhyi mengatakan, pihaknya telah meminta pimpinan DPD untuk segera menggelar pertemuan dengan Menkeu dan jajaran Pemda NTB
BACA JUGA: PDIP Hanya Jaring Cawagub DKI Jakarta
Sebab, keinginan Pemda NTB untuk memiliki tujuh persen saham NNT hasil divestasi hingga saat ini tak kunjung terealisasi“Kami minta Ketua DPD, Pak Irman Gusman segera mempertemukan Menkeu dan Pemda, sebab waktunya makin mendesak untuk segera mencari penyelesaian atas kisruh sisa saham yang tujuh persen,” tegas Muhyi.
Desakan senada juga dikemukakan Ratu Ganefi
BACA JUGA: DPD : Semakin Jarang Pemimpin Yang Negarawan
Dia mengatakan, pimpinan DPD agar segera memfasilitasi pertemuan Menkeu dan Pemda NTBDengan pertemuan itu, DPD juga bisa memperjuangkan aspirasi rakyat daerah yang dibawa Pemda, sehingga Pemerintah Pusat bisa legowo melepas tujuh persen saham Newmont.“Penyelesaian terbaik harus ditempuhSaya kira dengan mempertemukan Menkeu dan pemda NTB, pimpinan DPD ikut berperan membantu daerah dalam kepemilikan saham Newmont yang beroperasi di NTB,” ujarnya.
Sampai saat ini, belum ada titik temu antara Pemerintah pusat dan daerahSebelumnya pemerintah pusat saat Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani, pernah pernah dua kali menolak sisa saham NewmontTapi kini, Menkeu Agus Martowardojo malah ngotot mengambilnya dengan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Baik Abdul Muhyi maupun Ratu Ganefi mengingatkan semua pihak agar mempunyai sikap keberpihakan yang besar pada daerah, terutama daerah yang selama ini memberi penghasilan besar bagi negara karena sumber daya alamnya, seperti NTB dengan Newmont-nya.
Muhyi mengungkapkan, kondisi masyarakat NTB dibandingkan dengan daerah lain relatif tingkat kemiskinannya tinggiApabila pemerintah menyerahkan tujuh persen saham Newmont pada daerah, maka penghasilan daerah akan lebih besar dari Newmont“Pendapatan itu kan untuk membangun daerahJika ada persoalan siapa di belakang daerah, ya harus dibahas bersama, itu tidak soal,” katanya
Sedangkan Ratu Ganefi mengingatkan lagi bahwa persoalan Newmont bukan hanya soal sisa saham saja, tapi juga nasib pekerja yang berjumlah sekitar 7 ribu karyawan yang mungkin dapat terancam karena kisruh divestasi berpengaruh pada gejolak di daerah operasional Newmont.
Anggota DPD lainnya, Elnino Mohi menyatakan, di era otonomi daerah sekarang ini sangat wajar jika daerah ingin mendapat kewenangan dan hak lebih besar“Pemerintah pusat harus memiliki kesadaran pentingnya daerah untuk bisa lebih majuDalam kasus sisa divestasi Newmont yang tujuh persen, saya mendukung agar pusat menyerahkannya pada daerah sehingga pemda NTB dapat memperoleh keuntungan lebih besar,” kata Elnino(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Minta Elit Demokrat Tak Dahului KPK
Redaktur : Tim Redaksi