Pimpinan DPR DPR Akan Tanyakan Dana PMN Usulan Rini ke Jokowi

Sabtu, 31 Januari 2015 – 23:32 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan DPR RI pada Senin (2/1) akan menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Sejumlah persoalan akan dibahas dalam pertemuan itu, termasuk terkait revisi APBN 2015 yang kini tengah dibahas di DPR RI.

Menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, salah satu hal yang akan ditanyakan ke pemerintah dalam pertemuan itu adalah usulan tentang suntikan untuk 35 BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN). Jumlah PMN yang diusulkan Menteri BUMN Rini Soemarno itu lebih dari Rp 70 triliun.

BACA JUGA: Baja RI Bebas Masuk Thailand

Fahri mengungkapkan, biasanya pemerintah mengusulkan PMN hanya Rp 5 triliun atau Rp 6 triliun. Namun, dalam RAPBN-P 2015, pemerintah mengusulkan PMN untuk BUMN yang jumlahnya berlipat.

"Kita tahu ada rencana penanaman modal negara yang bisa dibilang 1000 persen  bertambahnya,” kata Fahri di Jakarta, Sabtu (31/1). “Sekarang bisa total menjadi Rp70 triliun.”

BACA JUGA: Walah, 14 Perusahaan Penerima PMN Ternyata Bermasalah

Lebih lanjut Fahri menuturkan, DPR juga menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang akan mengucurkan dana untuk pembiayaan infrastruktur secara besar-besaran. Seperti untuk membangun jalan, sektor perhubungan, pertanian hingga kelautan.

"Jadi seperti laporan menkeu ini ada alokasi yang tidak biasa. Maka presiden harus bisa meyakinkan DPR bahwa ini semua adalah rencana-rencana yang memang diperlukan oleh rakyat dan bisa menjelaskan alokasinya," jelasnya.

BACA JUGA: Dianggap Manjakan Freeport, Sudirman Said Mestinya Dicopot

Lebih lanjut Fahri menjelaskan, Menkeu Bambang Brodjonegoro pernah menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menghendaki eksekusi proyek dilakukan secara cepat. Sebab, selama ini maksimal penggunaan anggaran pembangunan hanya 80 persen. Artinya ada 20 persen yang tidak terpakai.

"Dalam sistem anggaran kita 20 persen tidak terpakai itu sebenarnya adalah kegagalan implementasi pembangunan. Maka kita ingin membantu agar presiden dapat segera berkomunikasi dengan DPR supaya tidak ada kekeliruan nanti, terutama secara hukum," tandasnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayoritas Ahli Waris Belum Mau Terima Klaim Asuransi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler