jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII DPR terkait permintaan pelibatan penyaluran corporate social responsibility (CSR) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa ia sudah mendengar isu yang berkembang di masyarakat dan menjadi agak kontroversial tersebut.
BACA JUGA: Usai Menyuruh Istri Tidur Duluan, Sang Suami Nekat Berbuat Terlarang di Teras Rumah
"Oleh karena itu, pimpinan DPR pada hari Senin depan akan meminta klarifikasi kepada pimpinan Komisi VII DPR untuk menjelasksn apa yang sebenarnya terjadi pada rapat tersebut," kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/7).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan permintaan klarifikasi tersebut juga akan dilakukan secara terbuka, dan transparan, termasuk kepada publik dan media massa.
BACA JUGA: Gebrak Meja dan Membentak, Nasir Demokrat Usir Dirut Inalum dari Rapat DPR
"Klarifikasi itu juga tidak sembunyi-ssmbunyi, silakan kalau media nanti (meliput, red). Jadi jadwalnya ataupun kami akan transparan ke media," ujarnya.
Dasco mengaku belum bisa menilai etis atau tidaknya permintaan tersebut. Sebab, Dasco mengaku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rapat antara Komisi VII DPR dengan holding BUMN, Selasa (30/6) tersebut. "Ya kami belum tahu secara pasti apa yang terjadi pada saat rapat tersebut. Jadi saya belum bisa menilai dan belum bisa mengeluarkan pernyataan terhadap yang terjadi pada saat tersebut sebelum kami melakukan klarifikasi," paparnya.
Yang jelas, Dasco sekali lagi menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pimpinan Komisi VII DPR pada Senin pekan depan.
Seperti diketahui, saat rapat tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin meminta pimpinan BUMN menjelaskan berbagai hal termasuk jawaban anggota komisi yang membidangi energi tersebut. Setelah menjelaskan panjang lebar, pimpinan BUMN pun masuk pada persoalan CSR. Lantas, Alex Noerdin sempat melakukan sedikit interupsi dan membahas soal pembangunan PLTU Sumsel VIII. "Bapak tahu yang membantu perizinan PLTU Sumsel VIII siapa?" kata Alex, yang juga mantan gubernur Sumsel itu.
Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Arviyan Arifin pun memberikan jawaban. "Namanya Pak Alex Noerdin kalau nggak salah," canda Arviyan.
Lantas, Alex pun menyinggung dan meminta supaya Komisi VII DPR dilibatkan di dalam penyerahan CSR kepada masyarakat. "Nah, paling tidak bisa saya yang menyerahkan saja, bukan mintanya buat saya pakai ventilator itu , bukan, tetapi kawan-kawan komisi ikut menyerahkan ini bantuan, gitu dong Pak," kata Alex.
Dalam rapat itu juga sempat terjadi ketegangan ketika anggota Komisi VII DPR marah dan mengusir Direktur Utama Holding Tambang (MIND ID) atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero Orias Petrus Moedak saat membahas persoalan utang BUMN. Namun, Orias tetap di ruangan dan rapat tetap dilanjutkan setelah insiden itu. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy