jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan honorer mendesak Presiden Prabowo Subianto dan MenPAN-RB Rini Widyantini untuk meniadakan PPPK. PPPK dinilai mematikan karier aparatur sipil negara (ASN).
Ketua ASN PPPK Provinsi Riau Eko Wibowo mengungkapkan banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Temuan PGRI soal Kasus Guru Honorer Supriyani Bikin Terperangah, Tega Amat!Â
Salah satu yang mencuat adalah penghapusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK tidak seindah dibayangkan karena ruang geraknya terbatas.
Menurut Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, banyak PPPK yang merasa kariernya tidak berkembang, meskipun kompetensi meningkat.
BACA JUGA: Miris, Ribuan Guru Honorer Negeri di Banten Hampir 2 Bulan Belum Digaji
"Saya berijazah S2 hanya bisa guru golongan IX saja. Golongan kami tidak bisa meningkat kecuali ikut tes PPPK kembali," kata Ekowi kepada JPNN, Rabu (23/10).
Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Riau itu menambahkan, untuk menjadi PPPK sangat tidak mudah. Ketika jadi PPPK malah dibatasi semuanya.
BACA JUGA: Gaji Guru PPPK, PNS & Honorer, Ditambah Rp2 Juta Mulai Bulan Ini, Mana nih?
Pemerintah masih mengutamakan PNS untuk menduduki jabatan struktural, sedangkan PPPK ke fungsional.
Ekowi pun melempar ide agar UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN direvisi kembali.
"Bu MenPAN-RB Rini Widyantini tolong usulkan revisi UU ASN 2023 supaya tidak ada lagi bedanya ASN, baik PNS dan PPPK," kata Ekowi.
Dia menegaskan seharusnya ASN cukup PNS. Jadi, yang sudah menjadi PPPK tinggal dialihkan statusnya ke PNS tanpa dites kembali.
Ekowi yakin Presiden Prabowo Subianto akan setuju dengan usulan tersebut, apalagi ini sejalan dengan programnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk guru.
"Kami memohon kepada Ibu MenPAN-RB Rini menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, desakan untuk meningkatkan status honorer dan PPPK ke PNS karena sangat tidak sebanding dengan pengabdian mereka bertahun-tahun.
Kualitas PPPK tidak kalah dengan PNS, seharusnya bisa mengisi jabatan struktural menjadi kabid, kadis di dinas-dinas.
Tokoh Muda Pendidikan Riau ini berharap tidak ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
"Kami Ingin PPPK dan honorer menjadi PNS, karena sudah terbukti di zaman Presiden SBY mengangkat 1 juta honorer menjadi PNS. Anggap ini kado terbaik Pak Prabowo atas pengabdian kami selama ini," pungkas Ekowi. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad