jpnn.com, TRENGGALEK - Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (DPD HTI) Trenggalek, Jatim, masih saja menjalankan kegiatan silahturahmi seperti biasa.
Ketua DPD HTI Trenggalek, Fahrul Ulum mengatakan, badan hukum HTI memang secara resmi telah dicabut.
BACA JUGA: TMP Bakal Gelar Parade Kebinekaan di Majalengka demi Suarakan Pancasila
Namun, hingga saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masih melakukan upaya hukum selanjutnya, sehingga hal tersebut belum memiliki keputusan hukum tetap atau inkracht.
“Kendati sudah dibubarkan, namun kami masih mengikuti perkembangan upaya hukum yang dilakukan DPP,” katanya.
BACA JUGA: Polisi Kantongi Datum Anggota HTI
Dia melanjutkan, selain itu badan hukum yang dicabut merupakan SK yang diajukan tahun 2013, namun dakwah yang dilakukan sejak tahun 1980.
Sehingga, pencabutan badan hukum HTI, lanjutnya, tidak menghentikan dakwah yang dilakukan. Dikatakan, HTI menginginkan tatanan masyarakat yang baik dan mengikuti syariat Allah SWT.
BACA JUGA: Panglima TNI: Pancasila Sebagai Ideologi Negara Sudah Final
“Kegiatan kami selama ini biasa-biasa saja, seperti mengkaji kitab dan bersilahturahim, sehingga bisa diterima masyarakat luas,” ungkapnya.
Untuk itu, silahturahmi kepada masyarakat sampai saat ini terus dilakukan. Sebab HTI sendiri merupakan bagian dari masyarakat sehingga tetap melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat seperti rutinan membaca surat Yasin dan tahlil.
Itu dibuktikan dengan banyak anggota yang masih menjadi imam salat di musala maupun masjid dekat rumahnya.
Dikatakan, dalam 42 kitab kajian Hizbut Tahrir tidak ada yang menyangkut Pancasila, sebab selalu berkait aqidah, syariah, membentuk kepribadian yang baik, dan dakwah.
Selain itu perlu dibedakan antara Pancasila dan khalifah. Pancasila merupakan filosofi yang disusun dan disepakati oleh pendiri negara dan bagaimana cara hidup bernegara.
Sedangkan soal khalifah, lanjutnya, bahasan khilafah selalu ada dalam kitab-kitab sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam ajaran islam.
“Masalah diterimanya atau tidak silahkan, yang penting kami menganggap Pancasila itu baik dan tidak ada masalah di dalamnya. Justru orang yang tidak memiliki Tuhan yang Maha Esa itulah yang tidak sesuai Pancasila,” jelas Fahrul. (jaz/tri/and)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bacalah, Imbauan Tegas Polri untuk HTI
Redaktur & Reporter : Soetomo