jpnn.com - JAKARTA - Tak harmonisnya hubungan duu pimpinan Komisi IX DPR, Nova Royanti Yusuf (Noriyu) dari Demokrat dan Supriyatno dari Gerindra dengan para anggota komisi berujung pada pemboikotan rapat, Selasa (11/2).
Menurut Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Poempina Hidayatullah, pemboikotan sudah kesepakatan bersama para anggota karena kedua pimpinan yang sama-sama menjabat sebagai wakil ketua Komisi IX itu kerap bermain di belakang layar sehingga menghambat kerja komisi. Misal soal Panja Outshorching dan dana optimalisasi.
BACA JUGA: Prabowo Sebar 15 Ribu Paket Bantuan Banjir Manado
Nah, terkait hal ini, Noriyu dan Supriyatno sama-sama membela diri. Noriyu dalam konferensi pers di Komisi IX DPR, Rabu (12/2) mengatakan membantah kabar tersebut. Ia juga menyanggah adanya tuduhan yang menyebutkan tak mengikuti aspirasi anggota dan melanggar kesepakatan rapat.
"Kami dua orang disebutkan tidak menandatangi keputusan rapat yang diambil komisi IX. Kami benar tidak tanda tangan keputusan rapat, tapi ada alasannya," kata Noriyu.
BACA JUGA: KPK Cecar Atut Soal Dugaan Pemerasan
Hal yang sama juga dikatakan Supriyatno. Kata dia, dana optimalisasi banyak mendapatkan perhatian masyarakat dan media pada waktu itu. Bahkan pada rapat kerja disampaikan semua Sekjen kementerian lembaga yang jadi itra Komisi IX mendapat surat dari KPK agar berhati-hati menggunakan dana optimalisasi.
Karena itulah, kedua pimpinan tersebut belum meneken soal anggaran optimalisasi di Kemenkes dan Kemenakertrans. Sebab, alokasi dana itu masih diaudit oleh BPKP.
BACA JUGA: KPK Sita Mobil Artis Hot Jennifer Dunn
"Kementerian keuangan menyuruh BPKP untuk mengaudit dana optimalisasi Rp 26 triliun di Kemenkes memang untuk dana optimalisasi. Dan di Kemenakertrans Rp 600 miliar dibahas dalam raker, kami menunggu audit BPKP," jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Kesampingkan Wacana Duet Mega-Hatta
Redaktur : Tim Redaksi