jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pimpinan DPR untuk segera memparipurnakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada pembukaan masa sidang 2022.
"Pemerintah berkomitmen mempercepat realisasi UU TPKS. Tinggal pimpinan DPR meresponsnya dengan membawa RUU TPKS ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi RUU usulan DPR,'' kata Lestari pada Selasa (4/1).
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Sampaikan Hal Ini untuk Dijalankan pada 2022
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan Undang-Undang TPKS dengan menugaskan menteri hukum serta HAM serta menteri pemberdayaan perempuan dan anak untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS bersama DPR.
Rerie, sapaan akrab Lestari, sudah sewajarnya pimpinan DPR segera merespons hal itu dengan langkah nyata.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Minta RUU TPKS Segera Menjadi UU
Kepekaan pimpinan DPR, menurut Rerie, saat ini diuji.
"Apakah mereka merasakan apa yang masyarakat rasakan, terutama kelompok perempuan dan anak, yang selalu dalam bayang-bayang kekerasan seksual," ujar Rerie.
BACA JUGA: Simak Catatan Refleksi Akhir Tahun oleh Wakil Ketua MPR Jazilul
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, respons terbaik untuk menyegerakan hadirnya UU TPKS adalah membawanya ke sidang paripurna.
Sebab, perangkat undang-undang yang ada saat ini tidak mampu mencegah dan melindungi masyarakat dari ancaman tindak kekerasan seksual.
Aturan yang ada belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual di negeri ini.
Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk menghadirkan UU TPKS, semakin besar pula ancaman tindak kekerasan seksual terhadap warga negara. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi