Wakil Ketua MPR Syarief Sampaikan Hal Ini untuk Dijalankan pada 2022

Senin, 03 Januari 2022 – 14:57 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan refleksi pergantian 2021 ke 2022.

Menurut Syarief Hasan, 2021 menjadi tahun yang cukup berat.

BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Minta RUU TPKS Segera Menjadi UU

Namun, semuanya dapat terlewati dengan baik melalui kolaborasi, persatuan, dan gotong royong seluruh anak bangsa.

Syarief Hasan menyebutkan, puncak Covid-19 terjadi pada 2021.

BACA JUGA: MPR Mengimbau Demokrasi dan Nomokrasi Harus Jadi Panduan Hidup

“Angka orang yang pernah terinfeksi Covid-19 hingga kini mencapai 4,26 juta orang dan 144 ribu meninggal,” ungkap Syarief.

Karena itu, pemerintah harus lebih sigap memiliki perencanaan yang matang dan tidak terlambat dalam mengambil kebijakan.

BACA JUGA: Ini Alasan Ketua MPR Minta Kemenkeu Hapus Pajak Alkes

“Setelah kita melewati perjalanan sulit, vaksin menjadi harapan baru kita dalam melawan pandemi Covid-19. Sekarang tugas kita pada 2022 mendorong vaksin dalam negeri lewat vaksin Merah Putih,” ungkapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan, karena pandemi Covid-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya.

Hampir 2,3 juta orang kehilangan pekerjaannya karena pandemi Covid-19 pada 2021.

Dia berharap warga mendapat prioritas dan memiliki pekerjaan kembali pada 2022.

Syarief mengingatkan pemerintah agar serius dan fokus menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Pemerintah perlu terus memfasilitasi koperasi dan UMKM dengan akses permodalan, fasilitas berkelanjutan, dan legalitas.

Pemberian KUR dan bantuan permodalan harus dipermudah serta disesuaikan dengan karakteristik koperasi dan UMKM.

Pada 2022, Syarief yakin dan optimistis ekonomi Indonesia kembali pulih.

Optimisme ini didasarkan pada tren pertumbuhan pada 2021 yang semakin menunjukkan arah membaik.

Pada Kuartal III 2021, ekonomi mampu tumbuh 3,51 persen dibanding tahun sebelumnya atau naik 1,55 persen dibandingkan kuartal II 2021.

Syarief juga mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah untuk perbaikan hidup rakyat.

Sebab, terdapat 8,75 juta pengangguran yang membutuhkan lapangan kerja.

Ada 11,42 juta orang setengah pengangguran yang membutuhkan tambahan pekerjaan dan 27,54 juta penduduk miskin membutuhkan peningkatan pendapatan.

Namun catatan serius yang mesti diatensi pemerintah adalah mengurangi penggunaan utang luar negeri pada 2022.

“Pada 2021, pemerintah menggunakan banyak sekali utang dari luar negeri,'' ujar Syarief.

Dalam menjaga keamanan domestik, Syarief menyoroti teror dan kekerasan bersenjata yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang belum berakhir.

Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary untuk menyikapi aksi keji KKB.

Karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh.

Pemerintah menjaga kedaulatan NKRI, terutama menyangkut isu geostrategis yang tengah berkembang di wilayah Laut Natuna Utara.

Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah agar mendasarkan kebijakannya pada UUD 1945.

Hal ini berkaitan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Karena itu, Syarief menilai pemerintah harus segera memutuskan adanya revisi atas UUCK sebagai imbas dari Putusan MK itu.

Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum yang ditunggu masyarakat.

Dalam kehidupan berdemokrasi, Syarief meminta jangan sampai politik oligarki semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat untuk memilih calon pemimpin. Seharusnya, aturan ini dihapus.

Atau, setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa.

Syarief menyampaikan terima kasih atas apresiasi berbagai pihak.

''Pada 2021, saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari berbagai pihak. Mulai penghargaan sebagai Tokoh Reformasi Parlemen dan Inspiring Journey, Rising Star of Democracy, hingga Best Parlementarians,'' ujar Syarief. (mrk/jpnn)


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler