jpnn.com, JAKARTA - Empat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bertemu Wakil presiden ke-11 RI Boediono untuk melaporkan kinerja MPR periode 2019-2024.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya juga menyerap berbagai pandangan aspirasi untuk dari semua elemen bangsa.
BACA JUGA: Feri Amsari: Selama GBHN Digunakan Tak Ada Pembangunan Berkelanjutan
Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga membahas rencana penetapan garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang saat ini bernama PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) serta amandemen UUD 1945.
Sesuai dengan rekomendasi MPR sebelumnya, dia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan rencana jangka panjang seperti GBHN.
BACA JUGA: Bamsoet Ungkap Dampak dari Ketiadaan GBHN dalam Pembangunan
"Kami memperkaya apa yang sudah kami susun yaitu pokok-pokok haluan negara. Jadi, kalau 4 tahun lalu kami hanya menerima surat rekomendasi dalam bentuk satu lembar kertas bahwa MPR diharapkan melakukan kajian dan menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara seperti GBHN atau seperti pembangunan rencana semesta waktu zaman Bung Karno dulu," kata Bamsoet di kediaman Boediono yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan MPR telah menyelesaikan draf isi dari PPHN, tetapi belum bisa dituntaskan dalam periode ini karena keterbatasan waktu.
BACA JUGA: Bamsoet: China Maju Karena Menerapkan Model GBHN di Indonesia
Bamsoet memerinci, dalam periode berikutnya, akan disahkan dengan tiga pilihan payung hukum.
Pertama, yaitu MPR akan melakukan amandemen terbatas dengan menambah dua ayat di dua pasal.
Kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 12 (Tahun 2011) tentang PPP (Perubahan Peraturan Perundang-undangan), hierarki perundangan dengan menghapus penjelasan sehingga TAP MPR hidup kembali.
“Yang ketiga adalah konvensi ketatanegaraan,” kata Bamsoet.
"Menurut Pak Boediono, rencana jangka panjang ini penting bagi bangsa kita yang melakukan perjalanan panjang sehingga semua berjalan dengan baik yang terpenting seperti kata Pak Budiono tadi jangan sampai tujuan politik dan tujuan ekonomi itu memberi disparitas yang jauh," lanjutnya.
Bamsoet mengungkapkan Boediono mengingatkan pimpinan MPR akan tiga hal yang penting.
"Pertam, pembangunan manusia yang dititikberatkan pada pembangunan generasi muda melalui pendidikan dan kesehatan bahkan ini terkait juga program makan gratis yang memberikan perbaikan gizi arti memberikan kesehatan bagi generasi penerus plus pendidikan yang murah, tepat, dan baik," jelasnya.
Bamsoet juga mengingatkan kembali biaya pendidikan yang tinggi agar itu menjadi perhatian oleh pemerintah.
"Kemudian hal lain adalah yang paling penting pembangunan ke depan itu melalui pembangunan politik, hukum, birokrasi dan lain-lain," pungkas Bamsoet.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saiful Mujani: Amendemen Upaya Menghidupkan GBHN, Harus Dilawan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Kenny Kurnia Putra