jpnn.com, JAKARTA - Jelang pemilihan Pimpinan lembaga legislatif hasil pemilu 2019, spekulasi partai apa yang akan memimpin mulai bermunculan. Setidaknya, wacana terkait siapa pimpinan lembaga-lembaga legislatif periode 2019-2024 muncul saat berlangsung Dialog Empat Pilar MPR RI, pada Jumat (12/7), di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Tiga orang narasumber yang ikut membahas tema "Membangun Koalisi Permanen di Parlemen” adalah Anggota Fraksi Nasdem MPR RI, Johnny G Plate, anggota Kelompok DPD di MPR sekaligus Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan pengamat Politik Said Salahudin.
BACA JUGA: MPR: Mengenang Lopa Seperti Membayangkan Oasis Keadilan
Menurut Johnny Plate, koalisi yang terbentuk dalam rangka pemilihan Pimpinan MPR harus merupakan koalisi Kebangsaan, sebisa mungkin menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Ini penting mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki MPR yakni sebagai majelis permusyawaratan rakyat dan bukan Majelis Per-voting-an rakyat.
BACA JUGA: Merespons Konstitusi Hasil Amendemen, Ahmad Basarah: MPR Telah Bersepakat
BACA JUGA: Merespons Konstitusi Hasil Amendemen, Ahmad Basarah: MPR Telah Bersepakat
Sedangkan di DPR, menurut Politikus asal Nusa Tenggara Timur ini dibutuhkan koalisi yang kuat. Ini penting untuk menjamin kerja-kerja pemerintah berjalan dengan lancar. Apalagi pasca-amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagian kerja Presiden telah berpindah ke DPR, terutama dalam pembuatan Undang-Undang.
“Semakin kuat koalisi pendukung pemerintah di DPR, akan semakin bagus bagi eksekutif. Sehingga dari awal, pemerintah bisa langsung menjalankan program kerjanya,” kata Johnny G Plate.
BACA JUGA: Pimpinan MPR Selanjutnya Harus Amendemen UUD
Meski demikian, Johnny berharap Koalisi Adil Makmur pada Pilpres 2019 tetap menjadi kelompok penyeimbang bagi pemerintah. Menjadi koalisi penyeimbang di luar kabinet merupakan tugas mulia, asal dilakukan secara konstruktif dan terhormat.
Sependapat dengan Johnny G Plate, anggota kelompok DPD di MPR Nono Sampono juga mengharap munculnya koalisi kebangsaan pada pemilihan pimpinan MPR. Namun, harapan tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Karena kepentingan politik pada proses pemilihan pimpinan MPR, nanti pasti akan muncul. Apapun partainya pasti ingin menjadi Ketua MPR.
Pendapat yang lain disampaikan pengamat politik Said Salahudin. Menurutnya, hampir bisa dipastikan bahwa pemilihan pimpinan MPR akan lebih dari satu paket. Oleh karena itu munculnya harapan bisa terjadi konsensus akan semakin tipis. Apalagi, saat ini tiga anggota koalisi pemerintah sudah menginginkan mengisi Pimpinan MPR.
“Dari tiga partai itu, sudah ada yang menyatakan keinginannya menjadi Ketua MPR. Sementara DPD yang memiliki jumlah anggota terbanyak di MPR, juga memiliki kesempatan menduduki jabatan Ketua MPR. Apalagi sejak lahirnya DPD, belum pernah sekalipun Ketua MPR berasal dari DPD,” kata Said Salahudin.
Kini semua berpulang pada kekompakan anggota DPD RI. Mereka berpotensi menjadi kelompok penentu bakal Ketua MPR periode 2019-2024. Jika suara mereka solid, bukan tidak mungkin kali ini Ketua MPR berasal dari anggota DPD. Apalagi, antara koalisi pemerintah dan non-pemerintah sama-sama berpeluang menempatkan wakilnya menjadi Ketua MPR.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Yakin Ada Dua Paket Pimpinan MPR
Redaktur : Tim Redaksi