jpnn.com, SUMEDANG - Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam mendukung segala upaya yang akan dilakukan Komisi V DPR untuk perbaikan dan peningkatan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tomo.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Yudia Ramli saat menyambut kedatangan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Sigit Susiantomo di UPPKB Tomo pada Jumat (23/8).
BACA JUGA: Lantik Tuti Ruswati jadi Sekda Sumedang, Pj Bupati Yudia Ramli Beri Pesan Penting
Kunjungan tersebut dilakukan Komisi V DPR bertujuan mengawasi serta menyerap masukan mengenai kinerja dan efektivitas UPPKB Tomo dalam mendukung program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
BACA JUGA: Yudia Ramli dan Nina Agustina Segera Bahas Pengembangan Kawasan Wisata di Bendungan Cipanas
Program ini menjadi sorotan, karena berpotensi besar untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mengurangi kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih.
"Kunjungan kerja ini sangat penting bagi kami," kata Yudia Ramli dalam keterangannya yang diterima, Selasa (27/8).
BACA JUGA: GovTech Diluncurkan, Pj Bupati Yudia Ramli Siap Genjot Kemajuan SPBE di Sumedang
Yudia juga mengatakan UPPKB Tomo memiliki peran strategis dalam pengawasan kendaraan yang melintasi wilayah Sumedang.
"Demi kemajuan daerah, kami siap mendampingi dan memberikan informasi yang dibutuhkan," tegasnya.
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyampaikan jembatan timbang di UPPKB Tomo dirancang untuk membatasi angkutan dengan muatan yang melebihi ketentuan.
Menurut Sigit, Hal ini penting untuk memastikan kondisi jalan tetap terjaga dan meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.
"Namun, kondisi UPPKB saat ini masih jauh dari kata memadai," ungkap Sigit.
Sigit menilai efektivitas dan optimalisasi operasional UPPKB Tomo masih belum sesuai harapan.
"Masih diperlukan evaluasi mendalam dan perubahan fundamental, termasuk peningkatan kemampuan personel serta kelengkapan peralatan operasional," ujar Sigit.
Di lain hal, Sigit menegaskan Komisi V DPR mendukung penuh program Zero ODOL yang dicanangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
DPR juga mendorong sinergi antara Kemenhub dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini dapat terwujud dan tidak hanya sekadar menjadi slogan.
"Say no to ODOL. Kendaraan yang melebihi kapasitas tidak hanya merusak jalan, tetapi juga berpotensi menciptakan kecelakaan. Tindakan tegas sangat diperlukan," tandas Sigit. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi