jpnn.com, PALEMBANG - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (27/3).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri)) Muhammad Tito Karnavian secara virtual itu membahas isu-isu strategis terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak Semua Pihak Menyukseskan 7 Gerakan Serentak se-Sumsel
Mendagri Tito Karnavian dalam paparannya menjelaskan tujuan diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Tujuan pertama, untuk mensinkronisasikan program pemerintah pusat dan daerah.
BACA JUGA: Gerak Cepat, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Tuntaskan Polemik Penunjukan Plt Kepala OPD
Sebab, terjadi ketidaksinkronan pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal karena waktu pemilihan pemerintahan memiliki dua skema yang berbeda.
Kedua adalah keinginan untuk dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia agar terjadi paralel masa pemerintahan di tingkat pusat (presiden) dengan pemerintahan provinsi (gubernur dan DPRD provinsi) dan dengan pemerintahan kabupaten/kota (bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota).
BACA JUGA: Bandara Gatot Subroto Way Kanan Segera Beroperasi, Ini Imbauan Pj Gubernur Agus Fatoni
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito juga mengingatkan seluruh penjabat kepala daerah untuk tidak melakukan politik praktis.
Menurut Tito, tidak ada larangan bagi mereka mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Namun dengan tegas Mendagri mengingatkan agar mereka tidak memanfaatkan posisi dan jabatan sebagai penjabat untuk mengambil langkah tersebut.
"Ada beberapa yang mau running silakan. Untuk menjadi bupati, wali kota dan lain-lain itu hak politik, tidak ada larangan, tetapi jangan memanfaatkan jabatan Pj dengan vulgar untuk politik praktis untuk mengambil kekuasaan," pesan Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri berharap kepada para penjabat kepala daerah yang mendapatkan penugasan dari pusat untuk melaksanakan tugas dengan baik.
Dia juga mewanti-wanti mereka agar tidak dituntut mundur atau bermasalah dengan hukum sekaligus mengecewakan publik.
Mendagri Tito juga mengimbau penjabat kepala daerah untuk tidak mengurangi ketegasan sebagai pemimpin agar roda pembangunan, pemerintahan serta pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sebagai bukti kehadiran negara.
"Makanya perilaku rekan-rekan (Pj) harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan itu," paparnya.
Dia juga mewanti-wanti penjabat kepala daerah untuk tidak terlibat kasus hukum, karena akan berpengaruh pada Mendagri dan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan penuh.
Mantan Kapolri menyampaikan banyaknya penjabat yang mengisi kekosongan di daerah menjadi momentum tersendiri dikarenakan performa mereka dapat dilihat, hasil kerjanya dapat dipantau secara nyata melalui pembangunan daerah yang dipimpinnya.
"Saat evaluasi akhir masa jabatan terlihat bagus, mana yang ditunjuk dengan hasil Pilkada itu adalah bukti ilmiah dan akan menentukan sistem pemerintahan sebaiknya seperti apa ke depan," jelasnya.
Oleh karena itu, dia meminta para penjabat kepala daerah sebagai bagian dari eksperimen berdasarkan studi pengalaman untuk bekerja lebih baik dari kepala daerah definitif.
Para penjabat kepala daerah pun diharapkan dapat menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.
"Caranya bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak, bangun suasana yang sejuk, disukai publik, disukai para elit. Maka itu mungkin akan mempengaruhi sistem rekrutmen kepala daerah ke depan," tambahnya.
Mendagri juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk rutin melakukan rapat bersama stakeholder terkait maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta asosiasi pedagang dalam rangka pengendalian inflasi.
Selain itu juga menjaga situasi kondusif dan meningkatkan toleransi selama Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1445 H agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.
"Sedapat mungkin jangan ada gangguan. Jika ada gangguan sekecil apapun segera atasi agar tidak sampai membesar," pesan Mendagri Tito Karnavian kembali. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi