jpnn.com - SEMARANG - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 kepada instansi vertikal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Jateng.
Penyerahan itu dilakukan bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Jawa Tengah Muhdi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (4/12).
BACA JUGA: Nana Sudjana Mengumumkan UMK di Jateng 2024, Ini Data Selengkapnya
Dana senilai kurang lebih Rp 111 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2024 itu diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Jateng.
Nana menjelaskan jumlah alokasi APBN 2024 untuk Jateng meningkat Rp 7 triliun dari anggaran 2023.
BACA JUGA: KM Rezki Tenggelam di Pangkep, 7 Warga Meninggal, Pj Gubernur Sulsel Berduka
Peningkatan itu merupakan hasil dari kerja keras, cerdas, dan ikhlas, yang dilakukan seluruh instansi vertikal K/L dan pemda.
Peningkatan anggaran itu diharapkan meningkatkan kinerja seluruh satker, khususnya di Pemprov Jateng, instansi vertikal, dan pemda.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Genjot Sosialisasi Penggunaan Kendaraan Listrik
Nana menyatakan bahwa penganggaran ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kami juga terus melaksanakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah," kata Nana.
Fokus pengelolaan anggaran 2024 digunakan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
"Kami tetap prioritaskan program nasional, juga termasuk program daerah seperti masalah stunting, kemiskinan, juga kestabilan inflasi,” imbuh Nana.
Selain itu, lanjut Nana, juga dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan meningkatkan profesionalitas SDM di Jateng.
Sementara itu Muhdi mengatakan APBN menjadi instrumen yang diandalkan sejak 2020 sampai 2023.
Penyerahan DIPA dan Buku Daftar TKD ini menandai bahwa APBN 2024 sudah bisa dilaksanakan di akhir 2023, dengan persiapan tertentu, seperti tender pekerjaan fisik dan evaluasi.
"Harapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun tidak terjadi lagi di tahun 2024. Ini kami dorong agar satker kementerian/lembaga dan OPD untuk pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran 2023 secepat mungkin," kata dia.
Muhdi menjelaskan pelaksanaan alokasi anggaran ini sudah ditentukan penggunaannya.
Dia berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemda dalam penggunaan anggaran sehingga tidak terjadi tidak tumpang tindih.
Muhdi mengatakan alokasi anggaran itu didorong untuk menciptakan sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, penurunan inflasi, dan stunting.
“Itu yang menjadi fokus perhatian pada era transisi saat ini," pungkas Nana Sudjana. (jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com