Pjs Bupati Kukar Jamin Tak Ikut Pilkada

TENGGARONG –  Asisten Sekprov Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sulaiman Gafur yang akan segera dilantik sebagai penjabat bupati (Pj) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa dirinya berkewajiban mengantar Kukar menuju Pilkada 1 Mei 2010Karenanya Sulaiman memastikan diri tak akan ikut-ikutan maju sebagai calon bupati Kukar

BACA JUGA: Hazrin Dapat Restu dari Keluarga

Selain itu, Sulaiman yang Senin (30/11) besok dilantik menjadi pj bupati Kukar juga menyatakan, pengesahan APBD Kukar juga akan menjadi prioritas“Jangankan niat maju (menjadi calon bupati Kukar, Red.), berpikir pun saya tidak pernah

BACA JUGA: Minim Dana, Jangan Paksakan Pilkada

Tugas pokok seorang penjabat itu ‘kan ada duaPertama penyelenggaraan pemerintah, kedua membawa sampai pilkada,” terang Sulaiman, di sela-sela kunjungan kerja Gubernur Kaltim di beberapa desa di Tenggarong Seberang, Kukar, Sabtu (28/11).

Soal anggaran, Sulaiman mengatakan, APBD Perubahan (APBD-P) 2009 dan APBD 2010 harus segera disahkan

BACA JUGA: PDIP Minta Penundaan 246 Pilkada

Jika sampai akhir tahun, APBD 2010 belum juga diketok, dipastikan akan berdampak bagi keuangan Kukar maupun APBD Kaltim“Masalahnya, bantuan keuangan dari pemprov bisa tidak terserap jika APBD Kukar terlambat disahkanItu berpengaruh bagi realisasi serapan anggaran APBD Kaltim,” paparnya.

Lantas, apa dirinya optimistis APBD 2010 bisa disahkan tepat waktu? Sulaiman menjelaskan, selama hubungan legislatif dan eksekutif harmonis, sebenarnya anggaran bisa cepat disahkan“Ya, harus maraton dan kerja keras menyelesaikan penyusunan, pembahasan, sampai pengesahannya,” tambah mantan kepala Badan Perencanaan Daerah Kaltim ini.

Sebagai informasi, saat Sulaiman menjabat pelaksana harian (Plh) Sekprov Kaltim --mengisi jabatan yang ditinggalkan Sekprov Syaiful Teteng yang cuti hingga akhirnya diganti-- pertengahan tahun ini, kondisi mepetnya waktu juga dihadapi

Kala itu, untuk menyelesaikan APBD 2010 Kaltim, Sulaiman yang juga ketua tim pembahasan anggaran daerah hanya memiliki rentang masa hingga sekitar sebulanIni terkait pergantian anggota DPRD Kaltim periode 2004-2009Alhasil, Kaltim menjadi provinsi tercepat se-Indonesia untuk urusan pengesahan APBD tahun ini

Disinggung soal kebijakan strategis, terutama mutasi pejabat eselon 2 di Kukar, Sulaiman mengatakan, mutasi dilakukan sesuai kebutuhan“Diprioritaskan bagi pejabat yang memasuki masa pensiunJika demikian, mutasi ‘kan tak bisa dihindarkanSesuai aturan, kebijakan terkait kepegawaian harus dikonsultasikan dengan GubernurDilihat saja nanti lah, yang pasti mutasi sesuai kebutuhan,” ujarnya lagi.(fel/jpnn/ara)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dilantik, KPUD Meranti Ditunggu Dua Agenda